KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal WNA. Kemenimipas menonaktifkan Silmy.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Petugas keamanan tetap berjaga di sejumlah titik, namun tidak terlihat adanya pengamanan tambahan yang lebih ketat dari biasanya.

Silmy diduga terlibat praktik korupsi dengan memberikan perintah atau menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024.

Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini membacakan putusan terhadap Noel dan 10 terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.

Berikut adalah koleksi mobil mewah yang ada di garasi Silmy Karim, menurut LHKPN.

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim pada Kamis (4/6/2026).

Terlebih, tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) juga ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 3 Juni 2026.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam (03/06/2026).

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

Budi menjelaskan pengurusan izin tinggal tersebut berkaitan dengan kartu izin tinggal tetap (KITAP), dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta.