Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki optimis nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia membaik setelah pemerintah meluncurkan paket kebijakan hukum. Saat ini, IPK Indonesia berada pada urutan ke-88 dari total 168 negara dengan poin 36.

"Kami optimis (IPK naik) karena paket kebijakan hukum yang sekarang sudah digulirkan presiden," ungkap Teten di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta Pusat, Jumat (21/10).

Dalam paket kebijakan hukum itu, Teten menyebut poin mendasar yang bisa mendongkrak IPK Indonesia di mata dunia adalah pemberantasan pungutan liar (pungli). Dengan langkah pemerintah membasmi pungli, Teten yakin perlahan praktik korupsi dan suap menyuap akan hilang. Sebab, budaya korupsi dimulai dari kebiasaan pungli.

"Salah satunya pungli, suap menyuap dalam birokrasi ini akan turun secara drastis dengan komitmen dari kementerian lembaga dan ini termasuk bagian yang akan di survei oleh transparansi internasional terutama dalam izin usaha," ujarnya.

Teten mengakui, rendahnya IPK Indonesia lantaran lemahnya penegakan hukum di Tanah Air, baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Namun, kata Teten, masih ada institusi penegakan hukum lain, yakni KPK yang garang memberantas korupsi.

"Saya kira kontribusi baik datang dari KPK," ujarnya.

Teten menambahkan, hal lain yang akan diperkuat pemerintah untuk memperbaiki IPK Indonesia yakni melakukan pembenahan di institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, akan memperkuat paket deregulasi ekonomi dan pemangkasan perizinan usaha.

"Saya kira banyak sekali yang akan dilakukan, seperti penyederhanaan-penyederhanaan perizinan, regulasi, aturan, yang menurut saya memberi satu hal baik bagi dunia usaha," tandasnya.