Merdeka.com - Institusi Polri benar-benar menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi simulator SIM. Polri semakin kalap mana kala dua jenderalnya menjadi tersangka. Klimaksnya Jumat (5/10), polisi mengepung KPK untuk menangkap seorang penyidik Kompol Novel Baswedan.

Tindakan Polri yang semakin arogan menuai kecaman dari berbagai kalangan. Peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu diharapkan agar perseteruan dua lembaga ini tak terus meruncing. Presiden diminta tegas menindak para polisi korup. Ini tak berlebihan karena memang Polri berada langsung di bawah SBY.

Setelah dinanti akhirnya kemarin malam SBY angkat bicara. Tegas SBY menyatakan kasus simulator SIM yang menjerat Irjen Djoko Susilo dan sejumlah pejabat Polri ditangani KPK. Mungkin lebih dari perintah itu, tentu masyarakat ingin melihat Presiden lebih tegas memecat polisi yang terlibat korupsi seperti yang terjadi di sejumlah negara.

Presiden Peru Ollanta Humala tak butuh waktu lama untuk memecat para polisi yang terindikasi korupsi. Baru menjabat Juli tahun lalu, Humala memecat 30 dari 45 jenderal di lembaga kepolisian, termasuk Kepala Kepolisian Peru Jenderal Raul Bacerra. Posisi Raul diganti oleh Jenderal Raul Salazar.

"Kita harus membuang pejabat-pejabat korup yang mencemarkan nama polisi," kata Jenderal Salazar, seperti dilansir koran the New York Times, Oktober tahun lalu. "Tidak peduli Anda mencuri satu sol atau lebih." Sol merujuk pada mata uang Peru.

Kepolisian menjadi salah satu lembaga paling korup di negara Amerika Latin itu. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi dilansir Transparency International, Peru tahun lalu menduduki peringkat ke-80 dengan skor 3,4. Posisi ini masih jauh lebih baik ketimbang Indonesia yang berada di rangking keseratus dengan nilai 3,0.

Upaya pemberantasan korupsi di Meksiko lebih berani ketimbang Peru. Presiden Felipe Calderon dua tahun lalu memecat ribuan polisi yang diduga korup. "Sebanyak 3.200 anggota polisi Meksiko dipecat karena tidak bertugas dengan baik, terkait korupsi, atau kejahatan terorganisasi," ujar Komisaris Kepolisian Federal Facundo Rosas, seperti dilansir situs BBC, dua tahun lalu.

Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf tidak kalah garang. Dia bahkan memecat anaknya sendiri bersama 45 pejabat negara lainnya karena tidak menyerahkan daftar kekayaan kepada komisi antirasuah.

"Mereka tidak boleh menjabat selagi komisi antikorupsi Liberia belum menerima daftar kekayaan mereka," tulis pernyataan dikeluarkan kantor kepresidenan Liberia, Agustus lalu.

Melihat keberanian para pemimpin negara lain, tentu tersirat keinginan hal itu terjadi di Indonesia. Masyarakat kini menunggu langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apakah dia berani membikin gebrakan, memecat para jenderal yang merampok uang rakyat.