Bentuk Tim, Pemprov Riau Bidik Perusahaan yang Buka Kebun Sawit Ilegal
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Riau membentuk tim untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal. Langkah ini ditempuh setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov Riau menertibkan 1 juta hektare perkebunan yang tanpa dilengkapi izin.
"Tadi kita rapat awal dalam rangka penertiban kebun sawit ilegal. Tentunya lintas intansi termasuk penegak hukum. Kita menyatukan dulu pertama keinginan kami, jadi kita buat tim kecil lah, sehingga dari tim kecil akan jelas tahapan demi tahapan kegiatan tim nantinya," kata Gubernur Riau Syamsuar kepada wartawan, Senin (12/8).
Syamsuar telah mengantongi nama-nama perusahaan yang tidak memiliki izin. Itu berdasarkan temuan tim monitoring DPRD Riau dan KPK. Konsesi lahan bermasalah dari perusahaan perusahaan tersebut seluas 1,2 juta hektare.
"Pekerjaan ini sudah lama, sudah lebih satu tahun. Kita belum tahu perkembangan 1,2 (juta) ini. Jadi menurut saya, bisa berkurang bisa berlebih luasannya. Nanti setelah tim turun ke lapangan (ketahuan jumlah luasan)," lanjut Syamsuar.
Syamsuar memastikan tim dibentuk akan segera turun ke perkebunan milik perusahaan, kelompok masyarakat maupun gabungan perusahaan dengan masyarakat yang menggunakan pola KKPA.
"Tim kecil itu memetakan tentang apa yang harus dilakukan. Nanti banyak instansi di situ," bebernya.
Syamsuar menegaskan, dalam operasi penertiban tersebut, sasaran utamanya adalah perusahaan yang membuka kebun sawit ilegal. Dia juga memastikan kelompok masyarakat juga ada yang belum memiliki izin. Namun, pihaknya bukan menertibkan petani kecil, melainkan korporasi.
"Perorangan pasti ada. Yang jelas, sasaran kita bukan perorangan menyangkut petani kecil. Ini perlu saya luruskan dulu. Jangan kesannya nanti tim ini untuk menertibkan petani kecil kebun sawit, bukan. Tapi yang besar-besar," tegas Syamsuar.
Sekedar diketahui, tim monitoring DPRD Riau menemukan kebun sawit seluas 1,2 juta hektare ilegal. Kebun sawit ini sudah memasuki musim panen dan pengolahan di pabrik.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKI Ilegal Picu Membludaknya Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 di Jeddah
Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (1/3).
Baca SelengkapnyaDulu Jualan di Kaki Lima, Kini Eks Pegawai BUMN Ini Sukses Punya Pabrik Kerupuk Kulit, Omzet Rp700 Juta Perbulan
Kisah pengusaha kerupuk kulit yang memulai bisnis dengan berjualan di pinggir jalan hingga dapat omzet ratusan juta.
Baca SelengkapnyaPetani Ditangkap Usai Bakar Satu Hektare Lahan Kebun Sawit di Riau
Polisi menyita barang bukti berupa tiga batang kayu bekas terbakar dan satu mancis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bekuk Pencuri Buah Sawit, Polisi Ini Malah Dihujani Tembakan Hingga Kena di Pelipis Mata
Bripda RD sedang melaksanakan patroli rutin pemantauan area kebun sawit bersama asisten kebun dan satpam.
Baca SelengkapnyaSebuah Rumah di Lampung Digerebek, Ternyata Pabrik Miras Ilegal Simpan 19 Ribu Botol
Potensi kerugian negara akibat pabrik ini mencapai setengah miliar rupiah
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKejagung Sebut Modus Korupsi Komoditi Timah Lewat 7 Perusahaan Boneka
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui ada lima perusahaan yang bekerjasama dalam rangka menampung kegiatan penambangan biji timah ilegal dari IUP PT Tim.
Baca SelengkapnyaDito Mahendra Didakwa Atas Kepemilikan 9 Senjata Ilegal
KPK menemukan 15 unit senjata dan peluru tajam untuk senapan laras panjang serta peluru tajam 9 MM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnya