Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menilai Perppu pelaksana tugas pimpinan KPK bermasalah. Alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adanya kegaduhan di masyarakat tidak bisa diterima begitu saja.

"Perppu soal KPK mengundang problem, jadi Presiden harus diingatkan agar ke depan harus bener-bener diperbaiki. Tadi saya dengar, menurut para ahli tidak ada kegentingan memaksa, dibilang kekosongan hukum tapi malah menganulir Undang Undang KPK," kata Benny di ruang sidang Komisi III, DPR, Jakarta, Rabu (1/4).

Benny mengatakan, ada tiga syarat bagi Jokowi dalam mengeluarkan Perppu. Pertama, adanya kegentingan yang bersifat memaksa. Lalu syarat lain ialah adanya kekosongan hukum yang membuat Perppu sebagai solusi. Terakhir, kewenangan presiden ketika dua syarat utama itu terpenuhi.

"Perppu tersebut sudah tidak betul, kalau mengacu tiga syarat tersebut," ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, apabila Jokowi mengeluarkan Perppu baru tanpa persyaratan tersebut dapat dikatakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden.

"Kalau dibiarkan, potensial jadi cara penyalahgunaan kekuasaan. Misal, ada kepentingan melindungi seseorang pada persyaratan usia. Kan tidak bisa perppu hanya mengakomodir seseorang," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR memanggil tiga ahli hukum untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengangkat 3 Plt pimpinan KPK. Tiga ahli hukum yang diundang adalah Margarito Kamis, Zainal Arifin Mochtar, dan Irman Putra Sidin.

Rapat pembahasan Perppu ini dipimpin langsung oleh ketua komisi III Aziz Syamsudin di ruang rapat komisi III. Dalam rapat tersebut, Aziz meminta kepada ahli hukum untuk menjelaskan perlu tidaknya Perppu tersebut.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai Perppu pengangkatan pimpinan KPK saat ini cenderung tak bisa diterima karena dua pimpinan sudah bisa menjalankan KPK.

"Bahwa selama masih ada lebih dari satu komisioner KPK, selama itu masih bisa melaksanakan fungsi mereka. Saya berpendapat bahwa KPK masih bisa berfungsi. Mengapa, karena terminologi bekerja secara kolektif itu bermakna jamak, dalam arti lebih dari satu," jelas Margarito.