Merdeka.com - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengancam para buruh mendadak menjadi pengangguran. Diperkirakan itu bakal terjadi dalam waktu.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengaku mendapat informasi itu dari para buruh langsung. Sebab, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengaku tidak mengetahui apa-apa.

"Tapi menurut beberapa kawan di serikat buruh juga seperti itu (PHK massal). Menurut Panasonic dan Toshiba memang akan menutup beberapa pabriknya," kata Irma saat dihubungi merdeka.com, Senin (8/2).

Politikus Partai NasDem ini mengungkapkan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut bukan karena tak sanggup memenuhi jangkauan permintaan upah buruh. Namun masalah lain yang melilit, yaitu persaingan pasar semakin tajam.

"Sekarang ini kan banyak produk-produk Cina masuk. Sementara kita tahu daya beli masyarakat kita rendah. Dengan banyaknya PHK, lapangan pekerjaan tidak cukup, kemudian harga komoditi seperti karet, sawit, dan minyak turun. Jadi masyarakat mau gak mau beli yang murah-murah," tuturnya.

Irma menegaskan, pihaknya sudah jauh hari mengingatkan Hanif terkait apa yang harus dieksekusi pemerintah menjelang persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sebab, jenjang MEA tidak bisa dipandang sebelah mata. Buruh harus dipersenjatai dengan kualitas kerja yang lebih memadai.

"Kapasitas dan kemampuan tenaga kerja Indonesia itu memang harus ditingkatkan. Karena kita akan bersaing di pasar tenaga kerja bebas, kita betul-betul harus merevitalisasi balai latihan kerja kita. Karena kan di Indonesia ini banyak sekali tenaga kerja kita yang masih pendidikan minim. Jadi kita harus merevitalisasi BLK-BLK kita. Tapi yang menjadi masalah di 2016 ini justru anggaran departemen tenaga kerja itu diturunin," ujarnya.

Selain itu, menurut Irma, industri kreatif juga harus ditingkatkan. Kemudian perusahaan-perusahaan menengah ke bawah yang berorientasi ekspor, itu sebaiknya diberikan stimulus pendanaan yang lebih gampang. Bentuknya bisa berupa pinjaman bank yang lebih gampang sehingga industri kreatif bisa membuka lapangan pekerjaan.

"Kalau tidak akan jadi pengangguran jutaan. Menteri perdagangan, perindustrian, menteri ekonomi kreatif, tenaga kerja semuanya harus berkoordinasi. Kalau enggak akan sulit, tidak bisa jalan sendiri-sendiri menghadapi ini. Menteri keuangan, menteri perdagangan harus memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan menengah di ekonomi kreatif. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan," jelasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Dia berharap ada kerja serentak antara Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

"Membuat pemetaan sektor industri apa saja yang dalam kondisi tidak stabil, apa penyebabnya dan segera ambil langkah-langkah insentif kebijakan penyelamatan industri nasional. Ditelaah dengan seksama, apakah terjadi penutupan industri karena bangkrut atau pailit. Jika itu yang terjadi pemerintah harus mengawal agar hak-hak pekerja dipenuhi oleh perusahaan," ujar Rieke.

Selain itu politikus PDIP ini menegaskan bahwa jika yang terjadi adalah penjualan saham kepada pihak lain atau alih kepemilikan, maka yang terutama harus dipastikan adalah tidak ada pemutusan kerja dan pengurangan karyawan. "Serta pemberi kerja yang baru diawasi untuk tidak mengurangi kesejahteraan karyawan," pungkasnya.