Merdeka.com - Calon presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) mewacanakan bahwa calon menteri harus lepas jabatan dari partai. Adapun salah satu tujuannya adalah agar kabinet-kabinet dalam pemerintahan nantinya dapat berkerja secara maksimal dan total.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Muhaimin Iskandar belum memiliki rencana sama sekali untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Sebab sampai detik ini, dirinya belum mengetahui apakah nantinya ia masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi - JK atau tidak.

"Kalau belum ditawarkan jangan ngomong siap (mundur), nanti GR (gede rasa)," kata Muhaimin kepada wartawan di Kantor DPP PKB , Jakarta, Selasa (26/8).

Cak Imin mengatakan dirinya saat ini fokus untuk persiapan menjelang muktamar PKB yang akan digelar di Surabaya. "Sampai hari ini tak ada tawaran menteri. Saya harus konsentrasi dalam muktamar," tegas dia.

"Sampai detik ini kita tak berpikir apakah ditawari menteri atau tidak, semua komitmen siapapun yang menjadi kabinet harus total dalam kabinet," imbuhnya.

Cak Imin setuju dengan gagasan Jokowi bila calon menteri harus lepas jabatan dari pengurus partai. Sehingga kabinet mendatang dapat secara total bekerja guna memberikan pelayan kepada rakyat.

"Setuju, pada prinsipnya, siapapun yang jadi menteri harus lepas jabatan partai, tak rangkap jabatan," tegasnya.

Diakui Cak Imin, sejauh ini belum ada pembicaraan antara ketua umum partai dengan Jokowi - JK mengenai calon menteri. Namun secara umum, kata dia, semua sepakat bahwa pemerintahan ke depan dijalankan secara bersama-sama.

"Kabinet Pak Jokowi ke depannya kabinet kerja dan bersama, kesepakatan kebersamaan dalam melaksanakan pemerintahannya. Siapapun yang diangkat Pak Jokowi , baik itu dari NasDem, PKB atau lainnya sepertinya harus lepas jabatan," tandasnya.