Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali berinovasi guna meningkatkan layanan kepada warganya. Pemkab Banyuwangi kini membuka pelaporan secara online bagi warganya yang terdampak pandemi Covid-19 yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Data penerima bansos di Banyuwangi diumumkan dengan dua cara, konvensional dan online. Cara konvensional, data penerima bansos diumumkan di kantor balai desa, masjid, gereja, pura dan tempat umum lainnya.

Selain konvensional di kantor desa/lurah, publik bisa juga mengakses sistem pelaporan online. Terdapat dua fitur di sistem pelaporan online tersebut.

"Pertama, pelaporan warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan. Warga bisa melaporkan dirinya sendiri atau melaporkan orang lain yang dinilai layak dibantu," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rabu (20/5).

Pelaporan ini penting karena meskipun sudah lebih dari 270.000 keluarga di Banyuwangi tercover bantuan, tetapi dimungkinkan ada warga terdampak yang belum terjangkau mengingat dinamisnya situasi ekonomi di lapangan.

Mekanisme ini hanya butuh beberapa menit, karena sistem pelaporan diintegrasikan dengan Smart Kampung, sistem digitalisasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi sejak beberapa tahun terakhir. Laporan yang masuk langsung disilangkan ke data Smart Kampung. Misalnya ada anak muda melaporkan diri dengan memasukkan NIK-nya, padahal bapaknya sudah menerima Bantuan Sosial Tunai Kemensos, maka otomatis tertolak karena di sistem sudah terintegrasi satu keluarga. Demikian pula sebaliknya, jika memang belum menerima bantuan, otomatis permohonan diproses ke tahap verifikasi.

Jadi hanya dalam waktu singkat, warga yang belum mendapat bansos dan kemudian melapor sudah bisa diketahui apakah dia layak menerima bantuan atau tidak. Paket sembako langsung dikirimkan dalam waktu 5-7 hari demi efisiensi distribusi berbarengan dengan pelapor lainnya.

"Jadi tidak perlu marah. Apalagi menyalahkan kepala desa, lurah, RT/RW, Menteri, presiden, jika menemukan warga yang perlu dibantu. Cukup laporkan di sini," terang Bupati Anas.

Fitur kedua adalah pengecekan penerima bansos. Warga cukup memasukkan NIK untuk mengetahui apakah sudah termasuk daftar penerima bantuan atau belum. Nah, gampangkan? Mau tahu lebih lengkap, silakan simak video ini: