Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo dibantu Tim Transisi yang dibentuknya sedang disibukkan menyiapkan konsep kabinet 2014-2019. Wacana perampingan kabinet sejak awal dilontarkan Jokowi untuk membuat birokrasi efisien.

Jokowi ingin menggabungkan beberapa kementerian dan membentuk kementerian baru untuk memfokuskan kinerja pemerintah agar janji-janji kampanye yang dia sampaikan bisa diwujudkan. Dengan birokrasi yang gemuk, Jokowi menilai akan sulit bergerak cepat untuk mewujudkan program-program yang ingin dikerjakan.

Namun, keinginan Jokowi merampingkan kabinet dari jumlah 34 kementerian yang ada saat ini mendapat tantangan dari wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Menurut JK, perombakan struktur kementerian akan membutuhkan waktu penyesuaian terlebih dulu dan hal ini justru merugikan karena kementerian tidak bisa langsung bekerja.

Apa saja perbedaan konsep postur kabinet antara Jokowi dan JK? Berikut rangkumannya:

Jumlah kementerian tidak diubah

Ada tiga opsi yang disiapkan Tim Transisi terkait postur kabinet. Ketiga opsi ini masih dipertimbangkan oleh Jokowi, salah satunya tetap mempertahankan komposisi jumlah kementerian yang ada warisan pemerintahan SBY.Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengungkapkan jumlah kementerian tetap dipertahankan, namun ada sejumlah kementerian yang nantinya akan berubah namanya. Pilihan ini menjadi salah satu alternatif karena anggaran yang dimiliki pemerintah dalam kurun waktu Oktober-Desember 2014 sangat terbatas. Dengan demikian, tidak dimungkinkan terjadinya restrukturisasi kelembagaan."Pak Jokowi-JK tidak menginginkan pemerintahannya malah disibukkan dengan perubahan kelembagaan dan malah kehilangan fokus untuk melaksanakan program nyata," kata Andi di Kantor Tim Transisi, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8).Jokowi, kata Andi, akan membenahi tumpang tindih kinerja antara kementerian satu dengan kementerian lain. Salah satu urusan yang tumpang tindih itu terkait navigasi laut yang tersebar di 12 kementerian."Nah opsi pertama ini, Pak Jokowi meminta digali lebih dalam terutama terkait pembekuan atau penghentian program-program tumpang tindih untuk kemudian dialokasikan ke satu kementerian sehingga berlangsung lebih efektif," ujarnya.

Dikurangi menjadi 27 hingga 20 kementerian

Selain mempertahankan postur kabinet yang ada saat ini, Jokowi juga sedang membahas opsi merampingkan kabinet. Jumlahnya sedang dibahas, antara 27 hingga 20 kementerian. Yang pasti berdasarkan UU Kementerian Negara, ada sejumlah kementerian yang tidak bisa dihapus.UU Kementerian Negara mengatur terdapat tiga menteri koordinator yang mengatur kinerja kementerian yang ada. Kemudian ada kementerian yang wajib ada yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri."Ada tiga kementerian yang kalau harus diubah harus dengan persetujuan DPR, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum, dan Kementerian Keuangan," kata Andi Widjajanto.Meski begitu, jika opsi ini dipilih, Andi belum menjelaskan, kementerian apa saja yang akan dihapus atau digabungkan.

JK tak ingin bongkar pasang kabinet

Menurut JK, untuk merestrukturisasi susunan kabinet yang ada, dibutuhkan waktu setidaknya antara enam bulan sampai satu tahun untuk mempersiapkannya. Sehingga, jika hal itu menjadi fokus pertama yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, maka akan banyak program kerja yang justru molor untuk dilaksanakan."Jadi kami tadi sepakat bicara, kalau pemerintah kami ingin cepat jalan, jangan banyak bongkar pasang," kata JK di kediamannya di Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/8) usai bertemu dengan Tim Transisi.JK menambahkan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia maka jumlah menteri yang ada saat ini tidak terlalu besar. Negara seperti Malaysia yang hanya memiliki 30 juta penduduk, kata JK, memiliki menteri sebanyak 24."Kalau di kita, satu menteri bisa mengurus delapan juta jiwa. Jadi relatif itu, yang paling pokok adalah tekad untuk langsung berjalan," ujarnya.

JK ingin merampingkan pejabat eselon

Ketimbang membongkar pasang kabinet, JK menilai, tugas pembenahan birokrasi yang lebih penting adalah perampingan struktur pejabat eselon yang berada di dalam sebuah kementerian.Menurut JK, semakin panjang dan banyak jumlah eselon yang ada, maka akan semakin panjang koordinasi yang harus dilaksanakan dalam pengambilan keputusan. "Jadi perpendek jarak, rentang tanggung jawab di departemen sendiri," tegasnya.JK berharap kementerian ke depan tidak lagi mengurus kerja hingga tingkat kabupaten tetapi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. "Juga akhirnya tidak membutuhkan staf yang besar tetapi ruang lingkup yang sudah terpenuhi harus dibenahi," ujar JK."Yang harus diperbaiki struktur menteri itu sendiri. Kalau eselon terlalu banyak maka keputusan semakin panjang, padahal ada otonominya. Jadi perpendek jarak, rentan tanggung jawab di departemen sendiri," jelasnya.