Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengaku keberatan jika pemerintah Indonesia harus membayar diyat (uang pengganti) sebesar 7 juta riyal atau sekitar Rp 25 miliar untuk membebaskan Satinah, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng dari hukuman pancung. Pengadilan Arab Saudi menetapkan batas akhir pembayaran diyat pada 14 Desember 2012 mendatang.

Hingga kini, BNP2TKI bersama Kementerian Luar Negeri, KBRI, Kemenakertrans, Kemenko Polhukam dan Satgas TKI masih melakukan upaya lobi kepada pihak Kerajaan Arab Saudi untuk memperingan jumlah diyat yang dibebankan kepada Satinah.

"Pengacara kita di sana. KBRI, dubes kita sudah bekerja di sana. 14 Desember nanti akan duduk lagi dengan keluarga korban, kita akan minta lagi keringanan-keringanan. Dia (keluarga korban) minta Rp 25 miliar. Kita tidak mungkin sembarangan keluarkan uang. Karena duit rakyat. Kalau mungkin membayar, kita tidak mungkin membayar angka sebesar itu. Kita minta pengertian keluarga bagaimana tanggapan keluarga menerima uang tertentu itu. Bisa dimungkinkan kita bebas," papar Jumhur usai meresmikan Kampung TKI di Desa Trancap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jateng, Jumat (30/11).

Pada kesempatan itu, Jumhur juga ingin meluruskan terhadap pemberitaan yang menyatakan bahwa Satinah jika tidak membayar Rp 20 miliar akan dipancung pada 14 Desember itu tidak benar.

"Saya ingin luruskan Satinah itu dari Ungaran bukan tangal 14 Desember dieksekusi mati seperti itu. Tidak. 14 Desember adalah batas akhir kemampuan kita membayarkan diyat. Satinah sebetulnya sudah dihukum mati pada tahun 2009. Putusan sudah sampai di Mahkamah Agung tapi karena permintaan pemerintah, Presiden kita diulangi lagi pengadilannya. Kalau di sini sudah sampai MA tidak bisa. Di sana memungkinkan untuk itu," jelasnya.

Sayangnya, mesti proses peradilan telah diulang dari tingkat pertama, hukuman mati terhadap Satinah tidak berubah. Hanya vonisnya saja yang berubah. Jika dulu Satinah divonis melakukan pembunuhan berencana, dalam persidangan yang diulang, Satinah dijerat dengan pasal pembunuhan secara spontan dan tidak terencana.

"Dan dimulai lagi dengan pengadilan di awal ternyata pasal yang dikenakan bukan lagi pembunuhan berencana. Tetapi pembunuhan spontan yang disebut 'hard qishas," tandas Jumhur.