Bawaslu turun lapangan awasi penggunaan program PKH dan dana desa
Merdeka.com - Dugaan penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pemilihan gubernur (Pilgub) membuat telinga Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) panas. Bawaslu memutuskan untuk menurunkan tim turun di daerah-daerah melakukan pengawasan secara ketat.
"Saya sudah memerintahkan Panwas (Panitia Pengawas) untuk turun ke daerah-daerah," kata Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin kepada Merdeka.com, Rabu (4/4).
Amin mengatakan, pihaknya sudah mendengar adanya informasi penggunaan PKH sebagai alat untuk kepentingan politik dalam pilgub. Salah satu paslon diindikasikan menggunakan program milik pemerintah tersebut, untuk itu Bawaslu bekerja cepat untuk melakukan pengawasan secara langsung.
Saat ini seluruh panwas yang ada di Jawa Timur sudah turun. Mereka selalu mengintip seluruh kegiatan yang mengatasnamakan PKH. Karena sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, penggunaan PKH untuk kepentingan politik tidak diperkenankan.
Menurut dia, jika nanti ditemukan salah satu pasangan calon memanfaatkan program PKH untuk kepentingannya, maka Bawaslu akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada.
"Jelas tidak diperkenankan program PKH dipergunakan untuk proses pemilihan gubernur. Itu dilarang," akunya.
Kabar keberadaan penyalahgunaan ini, sebenarnya sudah lama terdengar. Namun, setelah dilakukan pengawasan secara ketat, tim dari Bawaslu belum menemukan indikasi kecurangan yang terjadi.
Meski demikian, potensi penyalahgunaan pemakaian PKH sebagai alat untuk merayu masyarakat dalam proses pemilihan umum sangat besar. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan semakin ketat.
Amin menuturkan, selain PKH yang disinyalir disalahgunakan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Program tersebut juga rawan dipergunakan untuk alat politik, karena program itu bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Jadi, Bawaslu sudah melakukan pengawasan secara berkala.
"Dana desa juga kita lakukan pengawasan, tetapi kami belum mendapatkan laporan dari tim adanya penyimpangan," papar dia.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Abdul Malik tetap ingin supaya program PKH milik pemerintah dilakukan pengawasan. Menurut dia, Bawaslu tidak boleh lengah dalam mengawasi, karena program tersebut bisa dipergunakan secara terstruktur untuk merayu masyarakat.
"Kalau sudah turun berarti pengawasan yang serius, jangan sampai ada yang lolos," katanya.
Jujur, ujar Malik, kabar pemakaian PKH untuk kepentingan salah satu paslon sangat kuat. Jika tidak ditemukan adanya kesalahan, berarti sistem pemakaian program tersebut dilakukan perubahan, tidak manual seperti saat ini.
"Sampai sekarang masih santer terdengar. Saya kok masih yakin kabar itu benar, semoga Bawaslu menemukan kebenaran," jelas advokat senior ini.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaKetua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca SelengkapnyaHal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaBahtiar lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya di daerah dibandingkan di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaKementan terus menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan.
Baca Selengkapnya