Merdeka.com - Seorang mahasiswa di Surabaya melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan Wali Kota Surabaya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelapor, melaporkan beredarnya foto-foto paket bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga digunakan untuk kampanye Pilkada di Surabaya.

Pelapor diketahui bernama Albert Kurniawan, warga Surabaya yang berstatus sebagai mahasiswa. Dalam laporannya, ia menyebut ada foto dan berita yang diterimanya, terkait dengan paket bantuan dari BNPB yang diduga digunakan untuk kampanye calon tertentu di Pilkada Surabaya.

"Saya merasa resah dengan adanya info, berita, dan foto bahwa ada paket bantuan dari BNPB diduga digunakan untuk kampanye calon tertentu di Pilkada Surabaya. Saya berharap Bawaslu bisa membuka secara benderang tentang masalah ini," kata Albert, Kamis (19/11).

Dalam 2 foto yang beredar, tampak paket bantuan BNPB berupa tas berwarna putih yang menumpuk dalam sebuah truk. Dalam foto tersebut, tampak jelas tas kain berwarna putih itu, terdapat logo dan tulisan BNPB.

Lalu pada foto kedua, terlihat ada tiga orang dengan dua orang terlihat jelas mengenakan baju kampanye yang identik dengan milik paslon no urut 2 Machfud Arifin - Mujiaman. Kedua orang itu, ditambah satu orang dibelakangnya, terlihat mengacungkan 2 jari yang identik dengan simbol nomor urut dua. Mereka juga tampak memegang tas kain warna putih yang berlogo dan bertuliskan BNPB.

Dikonfirmasi terkait dengan laporan ini, Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar membenarkannya. Ia menyebut, laporan itu sudah diterimanya, dan kini masih dalam tahap proses penindaklanjutan.

"Memang ada warga yang melaporkan. Nanti kita proses dulu," kata Agil.

Dia menegaskan, Bawaslu akan menginvestigasi masalah ini. Sebab, jika memang ada penyalahgunaan bantuan dari BNPB, maka ada konsekuensi hukumnya.

”Kami masih mengkaji unsur dugaan pelanggarannya. Masih kami dalami,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Media Tim Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman, Imam Syafii mengatakan, beredarnya foto-foto yang mendeskreditkan paslon no 2 itu dianggapnya tidak masuk akal. Apalagi dalam foto tersebut, yang ditudingkan adalah bantuan dari BNPB, yang notabene adalah bagian dari pemerintah.

"Pertanyaan saya masuk akal apa nggak? Yang punya akses ke BNPB siapa? Kan penguasa, kepala daerah, dan perangkat perangkatnya. Justru kami aneh gitu loh yang punya akses ke situ ya nomor 1, kok sekarang yang dituduh paslon nomor 2 enggak masuk akal semuanya gak masuk akal," ujarnya menanggapi.

Ia pun menyebut, hal semacam ini dianggap sebagai bagian dari intrik politik. Meski ia juga tak menjelaskan, siapa yang melakukan intrik tersebut. Namun ia menegaskan, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja melempar batu namun sembunyi tangan.

"Kita berkontestasi secara sehat sajalah nggak perlu intrik-intrik. Nggak perlu lempar batu sembunyi tangan gitulah. Ayo kita yang sehat berkontestasi masyarakat sekarang ini lebih pintar kok ngapain pakai cara-cara seperti itu Pak MA menekankan kepada kita semua kita tidak mau curang tapi kita juga tidak mau dicurangi," tegasnya.

Disinggung soal laporan ke Bawaslu, mantan wartawan ini menyatakan dukungannya. Namun ia kembali menegaskan terkait keganjilan kasus tersebut.

"Kita agak aneh, karena itu nggak nyambung. BNPB itu kan pemerintah ya, sekarang ini partai pemerintah sopo (siapa). Risma (Wali Kota) itu sangat berkuasa di Surabaya. Kaya rojo (Raja) kaya ratu. Apa bisa kemudian kayak ratu semuanya gak ada yang berani ketemu menunduk semua ketakutan. Artinya kontrolnya pasti sangat ketat. Ayo kita bersaing dengan cara yang sehat lah kalau cara-cara yang curang nanti pasti ketahuan kok. Kejahatan itu selalu meninggalkan jejak," tutupnya.