Bawaslu minta lembaga pemantau Pemilu ditambah

Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan berharap ada penambahan lembaga pemantau pemilu. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Publik dengan tema 'Pemantauan Pemilu 2019'.

"Kami harap masih ada yang banyak untuk bisa bergabung di lembaga pemantau lain," katanya di Kantor Bawaslu RI, JL MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).

Menurut dia, keberadaan lembaga pemantau sejak awal tahapan pemilu memiliki posisi sangat strategis. Sebab, selain memantau mereka juga memiliki legal standing untuk memperkarakan sengketa Pemilu.

Berita terbaru Pemilu selengkapnya di Liputan6.com

"Saya kira kehadiran pemantau sejak awal tahapan Pemilu sangat strategis," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin juga berharap semakin banyak lembaga pemantau untuk Pemilu 2019 nanti. Lembaga pemantau sendiri pada Pemilu tahun 2014 berjumlah 14 lembaga.

"Kami harap makin banyak pemantau yang mendaftar. Di pemilu 2014 ada 14 dan kondisi waktu itu banyak lembaga survei," harapnya.

Dia mengatakan, lembaga pemantau Pemilu memiliki fungsi sebagai penguat demokrasi. Karena, kata dia, lembaga pemantau tidak hanya mengawasi peserta namun juga penyelenggara Pemilu.

"Teman-teman pemantau lah yang punya kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pemantauan ke kami (Bawaslu) maupun KPU," kata Afifuddin.

Afifuddin menyebutkan saat ini telah ada beberapa pemantau pemilu yang terdaftar, seperti JPPR dan Perludem. Namun masih ada beberapa lembaga lainnya yang masih perlu diverifikasi sebelum resmi menjadi lembaga pemantau pemilu.

"Ada JPPR, Perludem, GMKI, Laskar Anti Korupsi Indonesia, dan Pijar Keadilan. Ada tiga yang perlu diverifikasi yakni KIPP, KAMMI, dan Universitas NU," sebutnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratannya untuk bisa terdaftar sebagai lembaga pemantau pemilu. Di antaranya adalah lembaga pemantau tidak boleh dari pihak yang berafiliasi dengan kandidat, harus berbadan hukum, memiliki sumber daya manusia (SDM) sendiri dan sumber dana mandiri.

Namun, kata Wahyu, jika persyaratan tidak ketat, justru akan menghasilkan lembaga pemantau yang tidak bertanggungjawab dan partisan.

"Sehingga, untuk lembaga pemantau yang tidak profesional akan sulit. Bagi sekelompok masyarakat yang sekadar berminat sulit untuk memenuhi persyaratan," ungkap Wahyu.

Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com