Bawang putih mahal, KPPU minta Polda Jatim tindak importir nakal

Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemui Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya. Pertemuan itu untuk menentukan langkah kongkret yang akan diambil untuk menindak tegas para importir nakal pasca-melonjaknya harga bawang putih di pasaran.

KPPU juga meminta Polda Jawa Timur ikut turun tangan menindak tegas para importir yang terbukti telah melakukan praktik kartel (perjanjian pelaku usaha untuk menghilangkan persaingan).

Seperti diketahui, ketika melakukan peninjauan di lokasi penahanan 394 kontainer isi bawang putih impor, yaitu di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tim dari KPPU mencium indikasi praktik kartel yang dilakukan para importir.

Selain 394 kontainer tanpa dilengkapi dokumen resmi, KPPU menemukan 109 kontainer isi bawang putih yang sudah dilengkapi perizinannya. Namun, hingga hari ini, 109 kontainer itu belum juga diambil oleh pemiliknya.

"Kami melihat ada unsur kesengajaan dari para importer untuk tidak mengeluarkan kontainer-kontainer itu (109 kontainer berizin). Padahal, 109 kontainer berisi bawang putih itu sudah clearance. Artinya sudah tidak ada kendala administrasi untuk dikeluarkan dari pelabuhan. Kenapa seperti ini, ada inidikasi kalau importir memang bertujuan menghambat suplai bawang putih hingga harga melejit," terang Ketua KPPU Nawir Messi, Jumat (15/3).

Sayang, KPPU belum mengetahui pemilik dari 109 kontainer tersebut. Sebab, KPPU masih mengumpulkan data terkait masalah itu. KPPU menduga ratusan kontainer itu sengaja ditinggal oleh importirnya sejak Januari lalu.

"Bisa jadi motifnya adalah sengaja ditimbun di situ (terminal petikemas) sampai harga di pasaran terus naik dan pada titik tertentu akan dikeluarkan," ungkap dia.

Atas dugaan-dugaan ini, KPPU akan mengeluarkan rekomendasi penindakan atas ulah importir nakal tersebut. Untuk penanganan teknis, KPPU menyerahkan ke pihak Bea dan Cukai.

"Kami juga mengeluarkan rekomendasi ke pihak Kepolisian, dalam hal ini Polda Jatim, untuk turun tangan, jika memang benar terdapat pelanggaran hukum pidana dalam kasus penimbunan 109 kontainer bawang putih tersebut. Sebab KPPU hanya konsen pada wilayah persaingan usaha, sedangkan masalah hukum ada yang lebih berhak," katanya.

Selain 109 kontainer berizin, Nawir menjelaskan, ada sekitar 500 lebih kontainer isi barang-barang holtikultura lainnya. Pihaknya akan terus menyelidiki motif di balik penimbunan 109 kontainer bawang putih impor tersebut.

Sementara itu, Gus Ipul mendukung langkah KPPU dalam menangani masalah importir nakal. Menurut Gus Ipul, Polda Jawa Timur harus ikut turun tangan menyelidiki dugaan penimbunan bawang putih impor di Pelabuhan Tanjung Perak. Sebab, masyarakat menuntut adanya transparansi, menyusul lonjakan harga bawang putih.

"Transparansi itu jadi tuntutan publik, maka kita juga akan mendorong Polda Jatim agar ikut turun tangan menyelidiki temuan-temuan yang dilaporkan KPPU," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, selain ada masalah di tingkat importir bawang putih, mencuatnya harga bawang putih di pasaran juga dipicu keengganan para petani menanam bawang putih.

"Untuk itu kita akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk memberikan subsidi bagi petani, serta melatih para petani agar bisa menanam bawang dengan benar. Sehingga, impor produk holtikultura bisa diminimalisir, khususnya di Jawa Timur," tandas dia.