Banyak yang layak, jabatan Kapolri Badrodin tak perlu diperpanjang
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw menegaskan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti merusak tatanan di institusi Polri. Dia berharap wacana itu tidak direalisasikan.
"Merusak tatanan hirarkis kepolisian. Kalau bisa janganlah. Kalau mau bagus, lebih baik jangan. Karena efeknya tidak baik ke depan," kata Wenny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).
Menurut Politikus Partai Gerindra ini, terkait perpanjangan harus ada alasan keahlian khusus.
"Aturannya yang diperpanjang itu yang punya keahlian khusus. Biasanya yang keahlian khusus itu yang letnan-letnan, sersan-sersan, bukan bintang-bintang. Baca PP-nya. Kalau yang diperpanjang itu sersan-sersan yang ahli sandi, ahli elektronik, dokter, enggak ada jenderal diperpanjang," ujarnya.
Wenny menilai, jika Presiden Jokowi memaksakan diri untuk memperpanjang, maka akan ada peraturan perundang-undangan yang ditabrak. Selain itu akan muncul guncangan baru di antara jenderal berbintang dua dan tiga.
"Semua bintang tiga itu layak. Angkatan 83,84,85 banyak. Kalau perpanjangan itu enggak benar. Yang pantas banyak sekarang. Dari dua dan tiga bintang itu dipilih mana yang terbaik," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaPajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini
Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya