Merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku banyak menerima laporan soal adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah, hampir di semua tingkatan. Melalui forum silaturahmi yang digelar di Saparua Bandung, Selasa (26/8), Emil, begitu akrab disapa mengumpulkan para kepala sekolah.

Emil mengaku ingin melakukan reformasi birokrasi soal adanya pungli. Menurut dia, pungli termasuk dalam perilaku korupsi.

"Pungli adalah upaya melawan hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana yang terindikasi korupsi," kata Emil dalam Silaturahmi Walikota Bandung, Kajari Bandung dan Keluarga besar Disdik Kota Bandung dalam rangka HUT RI ke-69 dan HUT Kota Bandung ke-204.

Dia mengaku gusar dengan adanya banyak laporan pungli yang tidak transparan. Melalui media sosial dan lainnya modus operandi pungli banyak dilakukan di sekolah hampir di semua tingkatan.

"Banyak ditemukan praktik pungutan tidak transparan. Uangnya kemana? Allahualam. Apakah betul menjadi fasilitas sekolah atau tidak, kan tetap ini tidak benar," jelasnya.

Menurut dia, korupsi yang terjadi di sekolah sebenarnya merupakan hal yang kontradiktif. Pasalnya sekolah merupakan tempat memberikan nilai-nilai kebaikan kepada murid didiknya.

"Kalau terjadi di lingkungan pendidikan ini malunya dua kali lipat. Tugas kita ngasih nilai kebaikan bukan nilai keburukan," ujarnya. Dia berjanji tetap akan memperhatikan kesejahteraan guru. Hanya saja jika dengan cara pungli dia akan menindak tegas.

"Coba bicarakan apa yang menjadi kekurangan. Apa yang harus dilakukan untuk menjadikan sekolah itu juara sampaikan. Kalau masalah uang oke tidak usah dari APBD, mungkin akan saya cari dari luar negeri dan lainnya," tandasnya.

Kembali dia tegaskan untuk berhenti melakukan pungli. Saat ini regulasi aturan soal adanya pungli tengah disusun. Dalam kesempatan itu dia juga mengundang Kajari Bandung Tjahjo Aditomo.