Merdeka.com - Kantor Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur langsung bertindak sigap begitu tersebar informasi bahwa bantuan yang diserahkan oleh Bupati Jember, dr Faida, sempat ditarik lagi. Menurut pihak kecamatan, kabar tersebut tidak "sepenuhnya" benar dan lebih disebabkan karena kesalahan komunikasi. Yakni salah komunikasi antara perangkat RT/RW setempat dengan pihak pondok pesantren, yang bantuannya sempat ditarik lagi itu. Pihak kecamatan juga sudah memberikan bantuan kembali kepada pesantren.

Menurut pihak kecamatan, penarikan bantuan dilakukan oleh perangkat RT/RW. "Sebenarnya terjadi mis-komunikasi antara Ponpes dengan teman-teman RT/RW yang membagikan bantuan itu," ujar Camat Kaliwates, Asrah Widono, saat dikonfirmasi Merdeka.com pada Jumat (14/02), beberapa saat usai menyerahkan kembali bantuan kepada pesantren yang terkena banjir tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, viral beredar kabar bahwa bantuan korban banjir yang diberikan oleh Bupati Jember, dr Faida, ditarik kembali. Faida mengunjungi korban banjir di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, tepatnya di sekitar kampus IAIN Jember, pada Jumat (07/02) pagi. Salah satu titik yang dikunjungi secara mendadak adalah Pesantren Baitul Ilmi, yang berisi 18 mahasiswa IAIN Jember. Namun, bantuan yang sudah diberikan kepada pesantren itu, diminta kembali, sesaat setelah rombongan Faida dan para wartawan berbagai media, meninggalkan lokasi.

"Jadi memang pada saat hari Jumat (07/02) itu kan ibu (bupati) memberikan bantuan. Nah ibu menyampaikan bahwa semua korban harus diberi bantuan," lanjut Asrah.

Saat mengunjungi Pondok Pesantren Baitul Ilmi, Faida memang secara spontan memerintahkan anak buahnya agar memberikan bantuan sejumlah 18 paket kasur lipat dan selimut, sesuai jumlah santri yang ada di sana. Namun masalah administratif terjadi, sesaat setelah bupati dan rombongan pulang dari lokasi.

"Data yang ada itu kan, penghuni pesantren kan tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Hanya warga sekitar yang terdampak, yang memiliki KK," lanjut Asrah.

Saat pagi hari berkunjung ke pesantren yang terkena banjir itu, Bupati Faida memang secara simbolis di hadapan awak media, memberikan lima paket bantuan.

"Nah kemudian, bantuan yang lima paket saat simbolis itu, atas inisiatif RT/RW, diambil 3 paket diantaranya untuk diberikan kepada warga lain yang juga terdampak banjir dan sudah mengumpulkan Kartu Keluarga," lanjut Asrah.

Penggunaan Kartu Keluarga, menurut Asrah penting untuk penyaluran bantuan. Fungsinya sebagai tanda terima, bahwa bantuan sudah diserahkan. Karena sudah diberikan dua paket bantuan, masih tersisa 16 paket yang seharusnya diberikan kepada pesantren, sesuai arahan lisan bupati.

"Kita, pihak kecamatan sudah berkomunikasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jember, dan menyampaikan kekurangannya sejumlah 16 paket akan segera diberikan," lanjut Asrah.

Namun pemberian sisa bantuan sejumlah 16 paket itu, rupanya baru bisa direalisasikan seminggu kemudian, yakni pada hari Jumat (14/02) sore. Adapun kabar penarikan bantuan itu, sudah mencuat di media online dan ramai diperbincangkan di media sosial, sejak beberapa jam sebelumnya.

"Kemungkinan kan BPBD pekerjaannya banyak. Ada pohon tumbang dan sebagainya. Saya juga lama (berdinas) di BPBD, jadi saya paham," lanjut Asrah.

Pada Jumat (14/02) pagi, Asrah mengaku sudah akan ke BPBD Jember untuk mengambil sisa bantuan sebanyak 16 paket, guna disalurkan lagi ke pesantren. Namun karena masih banyak kesibukan, hal itu baru bisa ia lakukan, sore harinya. Secara "kebetulan", beberapa jam sebelumnya, berita penarikan itu sudah ramai di media online.

"Tadi saya sampaikan ke Ustadz Mastur kok beritanya kayak gini. Saya tidak tahu," ujar Asrah menirukan ucapannya kepada Ustadz Mastur, pengasuh pesantren.

Diakui Asrah, 18 santri terdampak banjir yang juga mahasiswa IAIN Jember itu, bukan warga Jember. Pengasuhnya, juga bukan warga asli setempat.

"Tanah dan bangunan d situ kan bukan milik sendiri. Tetapi menyewa ke warga sekitar," ungkap Asrah.

Namun ia menegaskan, berdasarkan arahan dari Bupati Jember, dr Faida, penanganan bencana tidak boleh memperhatikan aspek administratif kependudukan.

"Kan ibunya (bupati Faida) bilang, semua harus di kasih bantuan. Harus semuanya di bantu, entah berasal dari mana, karena mereka tinggal di Jember," tegas Asrah.

Meski demikian, Asrah mengakui, ada prioritas awal untuk warga yang tercatat sebagai warga setempat, yang dibuktikan dari kepemilikan Kartu Keluarga (KK)."Sehingga bantuan yang diberikan kepada yang punya KK (setempat) dulu. Kekurangannya menyusul," lanjut Asrah.

Dikonfirmasi terpisah, Ustadz Mastur, pengasuh pesantren Baitul Ilmi, membenarkan pernyataan Asrah, bahwa dirinya bukan tercatat sebagai warga setempat.

"Saya baru pindah ke sini, kurang dari satu tahun. Ngontrak," ujar Mastur saat dikonfirmasi pada Jumat (14/02) sore, sesaat setelah menerima bantuan kembali dari Asrah.

Beberapa jam sebelum dihubungi Merdeka.com, Mastur mengakui, tiba-tiba dihubungi oleh Camat Kaliwates, Asrah.

"Dia telpon saya dan bilang segera akan meluncur ke sini, mengantarkan sisa bantuan. Saya bilang ya silakan," tutur pria yang juga dosen di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (FUAH) IAIN Jember itu.

Saat datang, Asrah juga membawa rombongan yang terdiri dari perangkat RT/RW, Kantor Kelurahan Mangli serta dua orang perwakilan staf BPBD Jember.

"Lalu di foto-foto dan saya disuruh bikin video ucapan terima kasih kepada bupati. Kita mau gimana, ya terima kasih, sudah diberikan sisa bantuannya," pungkas Mastur.