Bamsoet: Kalau penyadapan KPK tak diatur, Anda mau pacaran disadap?

Merdeka.com - Polemik revisi Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanas. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet ngotot pengaturan terkait penyadapan perlu dimasukkan dalam revisi UU KPK.

Alasannya, KPK kerap melakukan penyadapan tanpa mematuhi standar operasional. Padahal dalam SOP setiap penyadapan harus disepakati secara bulat oleh seluruh pimpinan.

"‎Kemarin kepentingan subjektif pimpinan KPK bisa dilakukan atas urusan pribadi, itu tidak boleh ada lagi ke depan. Ini harus diatur dengan baik. Kalau tidak diatur emang Anda mau pacaran disadap?" kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, dalam proses revisi UU KPK nanti harus dimasukkan detail aturan penyadapan. Beberapa di antaranya terkait alasan penyadapan, mekanisme kesepakatan, dan jangka waktu.

"Jangan ada abuse of power. ‎‎‎Penyadapan juga harus da batas waktunya kapan disadap dan kapan akan berhenti. Tidak boleh disadap seumur hidup," tuturnya.

Dia menambahkan, semakin besar kewenangan yang dimiliki KPK, maka pengawasan harus dibuat ketat. Karena itu Bamsoet menegaskan perlunya dewan pengawas KPK.

‎‎"Ini kan hasil komunikasi KPK dan pemerintah plus DPR. Meski di DPR namun semua dikomunikasikan dengan pemerintah. Maka dari itu langsung mengunci pada 4 hal itu. Soal penyiapan dewan pengawas, hak mengangkat penyidik independen, SP3, keempat soal penyadapan," ucapnya.