Merdeka.com - Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo berkomitmen menjalankan rekomendasi periode sebelumnya. Salah satunya terkait kajian menghidupkan kembali Haluan Negara.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bambang Soesatyo membentuk beberapa badan di MPR. Yaitu, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.

"Pada Sidang Paripurna MPR ini kita akan putuskan pembentukan Badan-Badan dan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang telah saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk jumlah anggota, komposisi keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerjanya akan diputuskan pada Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang dalam waktu dekat ini akan segera dilaksanakan," ujar Bamsoet dalam pidato pelantikan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

"Untuk itu, kami mintakan persetujuan dari saudara-saudara sekalian, apakah Usul Pembentukan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dapat disetujui?" kata Bamsoet sebelum mengetuk palu.

Badan Sosialisasi adalah alat kelengkapan MPR untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.

Badan Pengkajian adalah alat kelengkapan MPR yang melaksanakan tugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.

Badan Penganggaran MPR bertugas melaksanakan tugas merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap satu tahun, menyusun program, kegiatan dan anggaran MPR, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, serta menyusun standar biaya khusus anggaran, program dan kegiatan MPR.

Sementara, Komisi Kajian Ketatanegaraan merupakan unsur pendukung MPR yang melaksanakan kajian ketatanegaraan yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pengkajian MPR.