Bambang Widjojanto ingin KPK membuat corporate university
Merdeka.com - Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto mengusulkan KPK ke depannya harus mempunyai program yang jelas selain pemberantasan dan menindak korupsi. Bambang juga ingin KPK ke depan bisa membuat corporate university.
"KPK seharusnya bisa menyebarkan ilmunya dengan cara membuat corporate university agar semua masyarakat tahu ilmu KPK," kata Bambang dalam acara 'Peta Jalan KPK dan Masa Depan KPK' di Hotel Alila, Jakarta, Rabu(28/10).
Bambang juga ingin KPK mempunyai rasa kesejahteraan untuk masyarakat. "Harus rasa kesejahteraan buÄ·an sekedar ada di media. Artinya harus masuk mencakar sembilan bahan pokok masyarakat," tambahnya.
Kemudian Bambang juga mempunyai usul untuk KPK kepada para masyarakat yang bisa menangkap para koruptor.
"Sebenarnya sudah ada reward-nya kalo ada orang yang bisa tangkap koruptor tapi reward-nya cuma sertifikat, coba deh kalau yang bisa tangkap koruptor itu dikasih reward, Coba diubah kalau pemerintah serius, kan ini bukan kewenangan KPK. Coba kasih mereka 10 persen-20 persen hasil dari kejahatan korupsi untuk orang yang bisa menangkap koruptor," tandasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh mantan Pimpinan KPK 2007-2011 Haryono Umar. Dia juga mengingatkan kepada KPK harus kuat dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi.
"Kolaborasi dengan perguruan tinggi. Mereka punya idealisme sangat tinggi, jaringan sangat kuat, dan mereka adalah calon-calon yang jaringannya luas," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaDibisiki Kelas Kurang, Jokowi Bangun Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Habiskan Rp200 M
Saat ini, ada 17.000 mahasiswa dengan 11 fakultas di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaRektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaUnair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan
Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaGuru Besar sampai Civitas Undip Bergerak, Kecewa dengan Sikap Jokowi di Pemilu 2024
Terkait aksi ini memang tidak dihadiri Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama, namun aksi tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaMuncul Baliho Jokowi Alumnus Memalukan Diganti Jadi Membanggakan, Kampus UGM Beri Penjelasan Begini
Munculnya spanduk 'Jokowi Alumnus UGM Paling Membanggakan' merupakan dinamika di lingkungan mahasiswa.
Baca Selengkapnya