Bambang Soesatyo: Peraturan dibuat untuk dilanggar
Merdeka.com - Aturan peliputan pers di lingkungan DPR MPR, dinilai tidak akan menghilangkan hak para wartawan. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan aturan tersebut bersifat fleksibel.
"Tata tertib tetap ada, tapi pelaksanaannya kan fleksibel karena biasanya peraturan dibuat untuk dilanggar," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).
Sebagai mantan wartawan, Bamsoet menilai aturan peliputan tersebut dapat mengganggu kinerja wartawan di DPR. Terlebih kalau ditujukan untuk pembatasan ruang gerak media.
"Saya menyesalkan hal itu ditetapkan. Press setiap saat bergerak. Kalau ada pengetatan sangat mengganggu," lanjutnya.
Dia menilai, lahirnya aturan itu tidak lepas dari sejumlah anggota Dewan yang merasa terganggu dengan kerja wartawan. Meski demikian, Bamsoet merasa tidak ada masalah dengan wartawan di Parlemen.
"Teman-teman di Komisi III biasa saja. Kami malah semangat. Peran kamera sangat penting, mendorong anggota DPR khususnya Komisi III aktif," tutur politikus Partai Golkar ini.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaApa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMegawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perayaan ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke-77 akan dirayakan secara sederhana
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaAirlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu
Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya