Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera (KPK) mengambil tindakan hukum apabila merasa keberatan dengan proses penyitaan dilakukan lembaga antikorupsi itu.

Mereka tetap berdalih dalam usaha penyitaan lima mobil yang diduga hasil pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS sudah memenuhi syarat.

"Hak PKS mempersoalkan hal itu. Tetapi yang jelas caranya harus ditempuh secara prosedural dan jangan sampai melanggar hukum," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5).

Bambang berkukuh dalam proses penyitaan pada Senin lalu, tim penyidik tidak melanggar prosedur. Dia berkukuh anak buahnya sudah membekali diri dengan surat perintah penyitaan dan syarat administrasi lain.

"Jadi tidak benar surat atau ketentuan prosedur yang dilanggar. Kami sudah menemui pihak keamanan, tapi mereka menolak menandatangani berita acara penyitaan dan penolakan penyitaan," ujar Bambang.