Follow
Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado Terapkan Manajemen Antisuap
Merdeka.com - Sebuah lembaga sertifikasi berharap agar semua lini di Indonesia, baik pemerintahan, badan usaha, maupun perguruan tinggi menerapkan manajemen anti suap.
"Saya berharap semua bisa menerapkan Anti-Bribery Management System atau SNI ISO 37001," kata Direktur PT Mutuagung Lestari Sumarna di Jakarta. Seperti dilansir Antara, Senin (25/11).
Menurut pimpinan lembaga sertifikasi itu, dalam tahun terakhir ini penerapan sistem ini mulai marak di sejumlah instansi baik di pusat maupun daerah.
"Tentunya ini sinyal yang positif apalagi pemerintah Indonesia akan mendorong investasi di 2020 tentunya menuntut tata kelola pemerintahan dan bisnis yang bersih," ujar dia.
Sumarna mengatakan belum lama ini pihaknya memberikan sertifikat SNI ISO 37001 kepada Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Manado sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Alih-alih adanya PRRI membuat riuh keadaan pemerintah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera, peran kolonel ini justru bersikap sebaliknya.
Baca Selengkapnya
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan pegawai WFH dari kampung halaman untuk mengurangi kemacetan pada arus balik.
Baca Selengkapnya
OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Pokoknya komitmen antikorupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok," kata Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Di sini pengunjung bisa mendapatkan literasi seputar antikorupsi dengan mudah dan gratis.
Baca Selengkapnya
Berkat aksinya, Putri menuai apresiasi dari warganet hingga kalangan pejabat.
Baca Selengkapnya
Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
Baca Selengkapnya
(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya