Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Baju Dinas & Pin Emas DPRD Sulsel 2019-2024 Capai Rp2,45 Miliar

Baju Dinas & Pin Emas DPRD Sulsel 2019-2024 Capai Rp2,45 Miliar Ilustrasi DPRD. ©2019 Merdeka.com/Sania Mashabi

Merdeka.com - 85 anggota DPRD Sulawesi Selatan terpilih hasil Pemilu 2019 akan dilantik pada Oktober mendatang. Nantinya mereka akan mendapatkan baju dinas dan pin emas senilai Rp2,45 miliar.

Pengadaan baju dinas yang menggunakan APBD 2019 itu terbagi menjadi pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), serta pakaian sipil lengkap (PSL) dilengkapi atribut pin emas.

Sekretaris Dewan DPRD Sulsel, Jabir mengatakan, pembahasan fasilitas untuk anggota DPRD ini sudah dilakukan tahun 2018. Lalu akhirnya pembahasan itu selesai dan ditetapkan dalam APBD 2019.

"Pakaian dan atribut kelengkapan itu adalah sebagai penanda mereka adalah anggota dewan. Diberikan sekali dalam lima tahun dalam periodenya. Mengenai pemberian fasilitas itu telah diatur dalam tata tertib (tatib) jadi ada tatibnya. Lalu soal standar harganya diatur dalam Pergub atau Peraturan Gubernur," katanya saat dikonfirmasi, Senin (17/6).

Dia mengungkapkan, baju dinas ini akan digunakan saat pelantikan Oktober nanti dan saat bertugas misalnya saat rapat-rapat paripurna serta kerja. Demikian juga dengan pin emas antara lain pin Philisi seberat 10 gram dan pin lambang provinsi seberat 8 gram.

"Semua ada dasarnya. Telah diuji oleh BPK karena kapan dinilai standar harganya tidak sesuai maka itu akan jadi temuan BPK dan temuan inspektorat," tutup Jabir.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Pemilih Pemula Wajib Tahu, Ini Tahapan Mencoblos di TPS

Pemilih Pemula Wajib Tahu, Ini Tahapan Mencoblos di TPS

Pemungutan suara pileg, termasuk pemilu anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024 digelar serentak pada 14 Februari mulai pukul 07.00-13.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali

Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali

Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Pejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo

Pejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo

Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.

Baca Selengkapnya
NasDem DKI: Ahmad Sahroni Sosok Paling Kuat Maju Pilgub DKI 2024

NasDem DKI: Ahmad Sahroni Sosok Paling Kuat Maju Pilgub DKI 2024

Dukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.

Baca Selengkapnya
22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.

Baca Selengkapnya