Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pertemuan tertutup dengan PPATK dari sejumlah negara yang tergabung dalam Asia Pasific Group (APG). Pertemuan itu guna membahas transaksi keuangan mencurigakan yang diduga dimiliki oleh anggota teroris.

"Ini tindak lanjut dari pertemuan rutin APG," kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf usai melakukan pertemuan tertutup dalam pembukaan APG Regional Workshop on Implementing Targeted Financial Sanctions Against Terrorism, di Ruang Olio Elan, Hotel Alila, Pecenongan Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Sejumlah negara yang hadir dalam acara itu seperti Selandia Baru, Pakistan, Kepulauan Maldives, Myanmar, Bhutan, Australia, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Kamboja, dan perwakilan dari IMF serta sekretaris APG dan Amerika.

Dalam diskusi itu, kata Yusuf, juga membahas persoalan sejumlah warga negara asing yang memiliki rekening mencurigakan dan diduga anggota teroris. Padahal meski negara lain memiliki catatan demikian, warga negara itu tak memiliki catatan buruk negara asalnya, akan kesulitan dilakukan pembekuan asetnya.

Menurut Yusuf hal inilah yang terjadi di Indonesia. Beberapa negara lain mencatat sejumlah warga negara Indonesia sebagai teroris dan diminta dibekukan asetnya.

"Karena kalau kita langsung melaksanakan hukuman berarti kita melangggar hukum. Itu namanya semena-mena. Nah menyelesaikan masalah itu kita meminta keterangan para pakar ini," katanya.