Merdeka.com - Terdakwa kasus gratifikasi proyek Hambalang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Anas Urbaningrum membacakan pledoi atau nota pembelaannya pada sidang lanjutan kasus korupsi Hambalang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat membacakan pledoinya, Anas merasa dirugikan atas tuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya.

Anas berkilah tuntutan yang dilayangkan kepadanya tak sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. "Surat tuntutan yang lengkap itu tidak adil, tidak objektif dan tidak berdasar fakta persidangan yang digelar terbuka. Saya tidak tahu kenapa, (karena) kealpaan, kesengajaan atau keterpaksaan," kata Anas saat membacakan pledoinya di depan hakim majelis pada sidang lanjutan Hambalang, di ruang sidang tipikor, Jakarta, Kamis (18/9).

Selain itu, Anas menilai adanya pengabaian terhadap fakta persidangan atas keterangan saksi yang disumpah memperlihatkan bahwa tuntutan JPU bukan atas dasar kejujuran dan sikap objektif. Terlebih, tambah Anas, melirik fakta persidangan yang diabaikan, dia mencurigai bahwa persidangan yang digelar hanyalah seremonial atau formalitas semata.

"Jika tidak digunakan atau disepelekan, apakah persidangan hanya seremonial belaka?," cetus Anas.

Diketahui, Anas Urbaningrum disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Anas dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 tentang pemberantasan TPPU.