Merdeka.com - Perlawanan yang dilakukan Fahri Hamzah terhadap pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki tahap akhir.

Pihak tergugat dalam hal ini, Dewan Pengurus Pusat PKS, Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi diminta menjalani putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Koordinator Tim Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 23 Januari 2019.

Pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi atas perkara putusan nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Desember 2016 junto putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 539/PDT/2017/PT.DKI tanggal 7 November 2017 junto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1876 K/Pdt/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Saat ini, Ketua PN Jaksel memanggil pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/6).

Mereka akan diberikan peringatan agar dalam waktu 8 hari terhitung sejak hari ini agar melaksanakan seluruh isi putusan.

"Mereka (pihak tergugat) diingatkan ini keputusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap nah karena itu harus dilaksanakan dikasih waktu 8 hari," ucap dia di temui di PN Jaksel.

Dalam putusannya, ada 13 point yang harus segera dilaksanakan oleh pihak tergugat. Diantaranya, membayar kerugian membayar kerugian immateril sebesar Rp 30 Miliar kepada Fahri Hamzah.

"Itu yang juga harus mereka bayar kepada kami. apakah mereka akan langsung melaksanakan perintah pengadilan atau tidak, kita lihat nanti. makanya penting, mudah-mudahan mereka datang, menyampaikan alasan, komitmennya kira-kira kapan bisa dilaksanakan," tutup dia.

Reporter: Ady Anugrahadi