Merdeka.com - Sengketa lahan kembali menelan korban. Angga bin Darmawan, anak berumur 12 tahun itu tewas tertembak aparat Brimob Polda Sumatera Selatan yang menyisir masuk ke dalam perkampungan warga, di desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Angga menjadi korban saat terjadinya bentrokan antara petani dengan polisi. Penembakan itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB, Jumat (27/7).

Selain Angga, ada beberapa warga juga mengalami luka tembakan dan kritis yakni Jessica (perempuan, 16 tahun), Dud binti Juning (Perempuan, 30 tahun), Rusman Bin Alimin (Laki-laki, belum diketahui umurnya), dan satu lagi belum diketahui namanya.

Dalam keterangan pers Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diterima merdeka.com, tindakan polisi ini dalam rangka menyelesaikan konflik agraria antara petani Ogan Ilir dengan PTPN VII yang kembali memanas sejak 17 Juli 2012.  Dengan dalih mengamankan aset PTPN VII, pihak Brimob menyisir setiap desa untuk mencari petani yang mereka duga berpotensi menggerakkan massa.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih mengecam keras cara kekerasan seperti ini. "Setiap konflik agraria tetap disertai pelanggaran HAM, terutama terhadap kaum tani. Petani selalu ditempatkan sebagai pihak yang salah dan kalah," ujar dia.

Kasus ini bermula di tahun 1982, ketika PTPN membuka perkebunan di Kabupaten Ogan ilir (saat itu masih Kabupaten Ogan Komering Ilir), yang dalam proses mendapatkan tanahnya dilakukan dengan paksa. Saat ini luas wilayah perkebunan PTPN VII tersebar di enam kecamatan (Kecamatan Payaraman, Batu, Lubuk Keliat, Indralaya Selatan, Indralaya Induk, dan Kecamatan Tanjung Raja).

Berdasarkan surat keterangan Badan Pertanahan Nasional, tanah PTPN VII yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) hanya 6.512, 423 hektar, sedangkan sisanya kurang lebih 20.000 Ha, tidak memiliki HGU. Pada tahun 2009, juga pernah terjadi bentrokan dengan aparat yang mengakibatkan 23 orang luka tertembak, dan belasan lainnya luka-luka.

Usaha petani untuk menyelesaikan konflik dengan jalan damai juga telah ditempuh. Pada 16 Juli 2012 yang lalu, perwakilan petani telah mendatangi Mabes Polri, BPN, dan Kementerian BUMN. Namun, tetap tidak ada solusi kongkrit dalam menyelesaikan konflik agraria antara PTPN VII dan petani ini.

"Pembaruan agraria sudah memang tidak bisa ditawar lagi, kalau pemerintah tidak bergerak cepat, merumuskan dan mengimplementasikan pembaruan agraria ini, kami tidak tahu berapa banyak lagi petani dan masyarakat tidak bersalah yang akan menjadi korban akibat konflik agraria," ujar Henry.