Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 25,1 miliar pada laporan keuangan Pemprov Sumatera Utara 2011. Lembaga negara ini pun memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap laporan keuangan itu.

"Temuan kita antara lain dana-dana tidak sampai ke yang berangkutan. Ada kas tekor di Badan Kesbang Polinmas, Biro Umum, dan PPKD Biro Umum. Juga ada belanja yang tidak benar, seperti beli kertas ternyata setelah dicek tidak ada transaksi itu," kata Kepala Perwakilan BPK di Sumut, Muktini, seusai sidang paripurna penyerahan hasil pemeriksaan BPK di Gedung DPRD Sumut, Senin (2/7).

Selain indikasi kerugian daerah sebesar Rp 25,10 miliar, BPK juga menemukan indikasi kerugian negara berupa pajak tidak disetor ke kas negara sebesar Rp 1,96 miliar, dan potensi kerugian daerah Rp 530,34 juta.

Lembaga ini juga mendapati adanya penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan sebesar Rp 27,46 miliar dan kekurangan penerimaan daerah dari denda dan retribusi daerah  Rp 1,56 miliar. Juga ada pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenaran atau kewajarannya sebesar Rp 15,40 miliar.

"Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan atau pertanggungjawabannya belum lengkap Rp 98,35 miliar, dan potensi timbulnya tagihan pembayaran dari pihak ketiga atas tagihan yang belum dibayar Rp 3,08 miliar," papar Muktini dalam sambutannya pada sidang paripurna.

Opini Wajar Dengan Pengecualian ini sama dengan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemprovsu 2010.

"Masih terjadinya temuan serupa dan sejenis dengan temuan pada tahun-tahun sebelumnya, menandakan perlunya perhatian khusus dari Pemprov Sumut untuk mengatasi permasalahan itu," sebut Muktini.