Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengaku Dewan Pengupahan diperbolehkan untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) apabila perwakilan dari serikat pekerja atau buruh tidak hadir dalam sidang yang digelar hari ini, Rabu (30/10).

Perwakilan Apindo Asril Chaniago mengatakan rapat penentuan UMP hari ini merupakan pertemuan dewan pengupahan yang ketiga. Untuk itu, dewan pengupahan harus memutuskan sebelum disetujui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 1 November mendatang.

"Jadi hari ini kita harapkan bisa menentukan UMP, tapi unsur buruh tidak datang, hanya ada satu tadi yg terlihat," ujar dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Dalam tata tertib penetapan UMP, lanjut dia, apabila ada perwakilan yang tidak hadir maka penetapan UMP harus segera disetujui Jokowi sebagai kepala daerah. Dia mencontohkan, pada tahun lalu, Apindo selalu walk out sehingga UMP tetap ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.

"Tapi tetap diputuskan, anda ingat kan angka Rp 2,2 juta dulu tetap diputuskan," kata dia.

Asril menambahkan permintaan buruh sebesar Rp 3,7 juta merupakan hasil survei yang dilakukan para buruh. Selain itu, unsur Komponen Hidup Layak (KHL) perhitungan buruh mencapai 80 item termasuk pulsa handphone.

"Jadi gini, angka Rp 3,7 juta di survei oleh buruh, tapi dengan metode berbeda, komponen KHL mereka lebih banyak lebih dari 80 termasuk pulsa handphone dan listrik, kalau dimasukkan komponen yang lain pasti KHL naik seperti kredit motor," ujarnya.

Untuk itu, menurut Asril para buruh seharusnya mengikuti aturan yang ditetapkan Kemenakertrans sesuai dengan Permenakertrans nomor 13 tahun 2012 yang menetapkan KHL hanya ditentukan dari 60 item.

"Jadi kalau survei 60 ya pakai 60 itu, jangan ditambah lagi, ujung-ujungnya kembali kepada aturan yang sudah disepakati," pungkas dia.