Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab permintaan kenaikan tunjangan pensiun purnawirawan TNI AD. Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Doni Monardo.

Kata Jokowi, dia tidak bisa berjanji bakal menaikkan tunjangan pensiun purnawirawan TNI AD karena kondisi APBN yang sedang sulit.

"Saya tidak janji, karena tadi saya sampaikan bahwa APBN kita berada di posisi tidak mudah," ujar Jokowi saat acara silahturahmi nasional PPAD di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/8).

Jokowi mengaku akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah acara silahturahmi nasional. Menkeu diminta untuk menghitung apakah memungkinkan untuk ditambah dana tunjangan pensiun untuk purnawirawan TNI AD.

"Pulang dari sini saya akan panggil menteri keuangan. Akan saya ajak hitung-hitungan, kalau nanti hitung-hitungan sudah final akan saya sampaikan kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian," ucap Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengakui memang gaji pensiunan TNI AD terbilang rendah. Apalagi untuk purnawirawan yang berada di Jakarta uang pensiun yang dikantongi sangat kurang.

"Saya tahu, saya tahu, bahwa gaji pensiun untuk tamtama berada di angka Rp2,6 juta betul? Untuk bintara berada di angka Rp3,5 juta, bener? Dan untuk perwira pertama kapten Rp4,1 juta, betul? Saya tahu, saya tahu, saya tahu, apalagi yang berada di Jabodetabek, angka ini adalah angka yang masih sangat kurang," ujar Jokowi.

Kepala negara ini bilang, pemerintah sudah memberikan tunjangan hari raya (THR) maupun gaji ke-13 tetapi masih tidak mencukupi.

"Pemerintah telah memberikan THR, pemerintah juga telah memberikan gaji ke-13 tapi saya juga tahu itu tetap masih kurang," imbuhnya.

Minta Tunjangan Pensiun Ditambah

Sebelumnya, Doni Monardo berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan tunjangan pensiun bagi purnawirawan TNI AD. Menurut dia, keinginan tersebut merupakan harapan dari para tamtama dan bintara purnawirawan TNI AD.

Hal ini disampaikan Doni dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD 2022 di Sentul Bogor Jawa Barat, Jumat (5/8). Dalam acara ini, hadir secara langsung Presiden Jokowi, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden, mohon maaf kami harus menyampaikan pesan sponsor dari para senior, termasuk dari para Tamtama dan Bintara purnawirawan," kata Doni Monardo sebagaimana disiarkan di Youtube PPAD TNI TV, Jumat.

"Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup mohon kiranya berkenan untuk menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan," sambungnya.

Dia mengatakan bahwa pengabdian seorang bhayangkari negara tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Doni pun melihat saat ini sebagian besar para purnawirawan TNI AD masih perlu mendapat kesejahteraan.

"Karena itulah program utama yang kami gulirkan adalah bidang kesejahteraan. Karena sebagian besar purnawirawan masih perlu mendapatkan di bidang kesejahteraan," ujarnya.

Doni menuturkan bahwa total ada sekitar 8.000 purnawirawan TNI AD dari semua tingkatan. Mulai dari, tamtama, bintara, hingga perwira tinggi, termasuk purnawirawan Kowad.

"PPAD bertekad mencetak para purnawirawan entrepreneur, sehingga tidak saja meningkatkan kesejahteraan mereka tetapi juga keluarga. Masyarakat bermuara kepada kemakmuran bangsa sesuai amanat konstitusi," jelas Doni.

Dia menyampaikan bahwa pensiun hanyalah urusan administrasi. Doni menekankan para purnawirawan tetap harus mengabdi kepada bangsa dan negara sebagaimana filosofi sebagai tentara.

Bahkan, dia menilai, ruang pengabdian purnawirawan TNI semakin luas setelah masuk masa pensiun. Tak hanya di bidang pertahanan serta keamanan, namun juga ekonomi, sosial, budaya, hingga politik yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

"Termasuk menciptakan lapangan kerja. Sebagaimana yang tadi Bapak Presiden telah saksikan sendiri, ada purnawirawan yang mampu menciptakan lapangan kerja dengan karyawan mencapai ribuan orang," tuturnya.

Doni berharap purnawirawan TNI AD sebagai bagian dari komponen pendukung dalam sistem pertahanan keamanan rakyat, bisa mendapatkan peran yang tepat. Baik saat negara dalam keadaan damai maupun situasi darurat perang.

"PPAD ingin menjadi salah satu bagian dari kekuatan moral bangsa. PPAD siap mengambil peran dalam memperkokoh persatuan untuk kemakmuran bangsa," pungkas Doni.