Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah menyiapkan antisipasi khusus terkait penyebaran virus corona meskipun belum ditemukan kasus di Indonesia. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai kesiapan tim medis dan sentralisasi pusat kesehatan di wilayah Barat dan Timur Indonesia perlu direalisasikan oleh pemerintah.

"Pemerintah menyatakan Indonesia masih terbebas dari virus corona, tapi bukan berarti kita terlena. Tindakan preventif harus dilakukan mengantisipasi kemungkinan terburuk atas penyebaran virus mematikan ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (2/3).

Dia menekankan pentingnya sosialisasi penyebaran virus corona dari pemerintah ke masyarakat. Mulai dari penanganan WNI yang dievakuasi kembali ke Indonesia dan dikarantina hingga informasi sumir soal virus mematikan itu.

"Informasi penanganan pemerintah harus nyata dan terlihat. Ada atau tidaknya WNI dikarantina yang dinyatakan terinfeksi sangat penting disampaikan. Kepulauan Sebaru Kecil memang disterilisasi khusus untuk karantina tapi bukan berarti keran informasi atas penanganan yang diperkuat visual kondisi terbaru tak bisa disampaikan," ujar Sahroni.

"Keran informasi harus terus terbuka untuk mencegah kecemasan akibat kabar zona kuning atau lainnya. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama hingga berdampak disinformasi berujung kepanikan," lanjutnya.

Bendum Partai NasDem ini juga memandang perlu disiapkannya tim dokter khusus beserta bala medis di bawah kendali pemerintah pusat yang siap diterjunkan ketika kondisi terburuk terjadi.

"Tim dokter harus dipusatkan dan siap terjun beserta bala medis. Sentralisasi tim medis dibagi per wilayah Barat dan Timur Indonesia untuk mempercepat penanganan terhadap pasien berpotensi terpapar Virus Corona," pesannya.

Lebih jauh, Sahroni meminta Polri selaku mitra kerjanya di Komisi III dan TNI melakukan pengamanan secara nyata terkait dampak Virus Corona.

"Dua instansi ini juga memiliki peran vital terkait antisipasi dampak penyebaran virus corona. Polri misalnya, melakukan patroli cyber atas penyebaran hoaks penyebaran virus corona, melakukan sosialisasi pencegahan hingga penindakan terhadap mereka yang berupaya melakukan pelanggaran hukum seperti penimbunan masker ataupun penyelundupan, khususnya dari negara yang telah dinyatakan terdampak," jelas Sahroni.

"Sementara TNI selain membantu upaya pemulangan WNI dari negara lain yang terdeteksi terdampak virus corona juga harus gencar melakukan patroli di perbatasan. Jangan sampai ada imigran, terlebih mereka yang melintasi negara-negara terdampak masuk ke wilayah NKRI," sambung dia.

Dia juga memberikan catatan soal perlunya dipertimbangkan dimasukkannya penanganan penyakit menular khusus sebagai kewenangan kerja BNPB.

"Penyakit seperti Virus Corona telah terbukti menjadi bencana di China hingga negara lain di penjuru dunia. Patut dipertimbangkan adanya kerja tambahan BNPB untuk penanganan penyakit khusus yang ditetapkan pemerintah dapat berkategori memunculkan korban dalam jumlah besar," tandas dia.