Merdeka.com - Tim investigasi bentukan Mabes TNI menyebutkan sejumlah personel dari Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kartasura, Jawa Tengah. 11 Pelaku disebut-sebut merupakan anak buah dari Serka Heru Santoso yang tewas dibunuh preman di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Meski demikian, mekanisme pertanggungjawaban komando (command responsibility) terhadap atasan oknum Kopassus tersebut tetap harus diterapkan.

"Bagaimana mungkin mereka (pelaku) bisa menguasai senjata dan tidak pulang ke markas di Gunung Lawu tanpa ada pengawasan memadai komandan," kata anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi dalam siara pers di Jakarta, Jumat (5/4).

Seperti diwartakan, Ketua Tim Investigasi TNI AD terkait penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, mengungkapkan pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah oknum Grup II Kopassus Kartosuro. Aksi balas ini terkait pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, yang juga anggota TNI AD, pada 19 Maret 2013 dan pembacokan terhadap mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013 oleh kelompok preman di Yogyakarta.

Serka Heru Santoso merupakan pejabat Bintara Peleton Kopassus yang notabene atasan langsung para pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan pelaku saat melaksanakan tugas operasi. Sementara Sertu Sriyono adalah mantan Kopassus yang notabene merupakan rekan pelaku saat latihan komando.

Heru tewas setelah dikeroyok di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2013. Sementara Sriyono diserang pada 20 Maret 2013. Pelaku pengeroyokan dan penyerangan diduga adalah kelompok yang sama, termasuk empat orang yang tewas dalam penyerbuan ke Lapas Cebongan. Empat orang itu adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Helmy menguraikan aksi balas dendam yang dilakukan oknum Kopassus ini adalah bentuk penerapan jiwa korsa yang salah. Karena itu, dirinya mengusulkan Mabes TNI melakukan pembenahan dalam pendidikan, training dan doktrin prajurit Kopassus. "Kalau pemahaman jiwa korsa termanifestasi dalam sikap salah berarti ada yang salah dalam pembangunan etik dan tingkah laku prajurit," cetusnya.

Meski demikian, anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengapresiasi hasil investigasi internal TNI tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari reformasi internal militer yang nyata. Oleh karena itu, lanjut dia, momentum ini harus dijadikan awal memutus praktik impunitas di tubuh TNI. Langkah nyatanya adalah melakukan pembahasan Revisi UU Peradilan Militer.

"Selama ini para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM yang terlibat dalam beberapa kasus seperti Semanggi, Trisakti, Aceh, Papua tidak ada yang dihukum memadai dan kerap lolos," keluh Helmy.

Diirnya menambahkan proses peradilan yang menangani kasus ini kelak wajib memberikan efek jera bagi pelaku dan bersifat independen dan fair. Alasannya, aksi penyerangan ke Lapas Cebongan tersebut tidaklah spontan melainkan terencana karena ada rentang waktu antara insiden Hugos Cafe dan penyerangan lapas.

"Kita semua harus mengawal terus kasus ini agar peradilan kelak independen dan pelaku tidak dihukum ringan," usul Helmy.