Merdeka.com - DPR berencana merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Rencananya, salah satu point yang akan direvisi adalah mengenai pengaturan mekanisme penyadapan terhadap komisi anti-korupsi itu.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menilai, wacana itu merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mempersulit kerja KPK.

"Itu sudah ada resistensi urusan sadap. Sehingga ada keinginan untuk mempersulit, ada keinginan untuk mengambil hak penyadapan," kata Eva di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (27/11).

Menurutnya, Komisi III tidak perlu mengotak-atik mekanisme penyadapan yang sudah dimiliki KPK. Sebab, KPK memang diberi wewenang istimewa untuk membongkar kasus korupsi melalui UU khusus KPK.

"Sepanjang tidak ada kelakuan yang jelek, ngapain takut disadap?" Lanjut Eva.

Eva mengatakan mekanisme penyadapan bisa diatur kembali selama memiliki alasan tepat. Namun, jika hanya sekedar persoalan KPK enggan melaporkan hasil penyadapan ke DPR sebagai lembaga pengawas, tidak perlu sampai berujung perubahan mekanisme penyadapan.

"Kalau soal itu (asas keterbukaan ke anggota DPR), urusannya tidak usah undang-undang ya. Lebih kepada SOP (Standard Operating Procedure) yang harus dibuat," terangnya.