Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, tes ASN terhadap pegawai KPK merupakan konsekuensi atas alih status berdasarkan UU KPK baru. Namun, menurut Didik seharusnya proses asesmen dilakukan secara transparan, profesional, terukur dan akuntabel. Jika tidak akan memantik polemik dan spekulasi tidak perlu.

"Saya rasa jika keterbukaan, akurasi dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan maka tidak akan memantik polemik dan spekulasi-spekulasi yang tidak perlu," ujar Didik kepada wartawan, Rabu (5/5).

Ia mengatakan, jika alih status dilakukan secara transparan dan akuntabel maka semua orang bisa menerima. Sehingga tidak heran publik tidak percaya terhadap KPK jika akuntabilitasnya tidak dipertanggungjawabkan.

"Logikanya jika alih status tersebut, dilakukan dengan transparansi yang tinggi dan terukur, profesional dan akuntable, maka semua orang akan bisa menerima apapun hasilnya. Sebaliknya jika keterbukaannya rendah, profesionalisme dan akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan maka jangan heran jika muncul ketidakpercayaan publik, dan akhirnya berkembang spekulasi yang tidak perlu terkait dengan integritas KPK," kata Didik.

Untuk perlu ada titik terang dan penjelasan yang seterang-terangnya oleh BKN dan KPK agar tidak berkembang pro kontra.

"Saya berharap agar Badan Kepegawaian Negara dan KPK dapat memberikan penjelasan seterang-terangnya agar tidak berkembang spekulasi yang kontraproduktif," kata politikus Demokrat ini.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menekankan dirinya belum mau membeberkan 75 nama pegawai yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal ini disampaikannya menanggapi penyidik senior KPK Novel Baswedan yang diduga menjadi salah satu yang tak lolos dalam tes tersebut.

"Untuk 75 nama, kami akan menyampaikan nama melalui Sekjen setelah surat keputusan keluar karena kami tidak ingin menebar isu," kata Firli dalam konferensi pers, Rabu (5/5).

Menurutnya, ada alasan khusus yang membuat 75 pegawai KPK tersebut tak lolos dalam tes yang menjadi syarat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dia menilai apabila nama-nama yang tak lolos tes disampaikan ke publik, akan berdampak kepada keluarga mereka.

"Kita ingin memastikan bahwa kita menjunjung, menghormati, hak asasi manusia karena kalau kami umumkan tentu akan berdampak pada anak, istri, cucu, besan, mertua, kampungnya. Kami bukan memiliki cara kerja seperti itu," jelasnya.

Firli menegaskan, nama-nama pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos tes, bukanlah dari KPK. Pasalnya, hasil tes asesmen masih tersegel di lembar hingga Rabu sore ini.

"File tentang hasil TWK sejak diterima 27 April tetap dalam segel, disimpan di lemari, dan dikunci beberapa kunci pengamanan dan disegel sampai sore hari ini," ujarnya.