Merdeka.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengecam adanya intervensi terhadap kasus perkara yang sudah P-21 oleh jenderal bintang satu di Propam Polri.

Menanggapi hal ini, anggota DPR dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi menyatakan tak sepatutnya seorang perwira polisi mengintervensi sebuah kasus. Pasalnya, kata dia, sudah seharusnya menghormati proses hukum yang ada.

"Ya tidak bolehlah intervensi kasus. Harus hormati proses hukum," kata Taufilqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).

Lebih jauh, politikus NasDem ini menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, sudah seharusnya setiap warga negara menghormati proses hukum yang ada.

"Harus hormati proses hukum," tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pada 4 Juni 2015 lalu, Kabareskrim Komjen Budi Waseso pada saat itu telah meminta kepada Menkum HAM agar mencekal dua buronan Polres Jakarta Utara, yakni Azhar Umar dan Azwar Umar.

Pencekalan itu sendiri berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan Polres Jakarta Utara No: DPO/43/III/2015/Reskrim tertanggal 11 Maret 2015. Di mana kedua buronan DPO itu sempat ditahan Polres Jakarta Utara pada 27 November hingga 9 Desember 2014.

Kemudian, atas jaminan pengacara Aga Khan keduanya mendapatkan penangguhan penahanan. Tapi akhirnya keduanya melarikan diri hingga Polres Jakarta Utara mengeluarkan DPO.

"Namun saat Komjen Budi Waseso tidak lagi menjadi Kabareskrim, kedua DPO itu bukannya ditangkap tapi malah dilindungi seorang jenderal di Propam Polri. Bahkan, jenderal tersebut melakukan intervensi terhadap perkara yang dilakukan kedua DPO, sehingga perkara yang sudah P21 itu dihentikan dan diusut ulang oleh jenderal Propam tersebut," kata Neta lagi.

Saat ditanya mengenai intervensi yang dilakukan oleh jenderal bintang satu di Provam Polri tersebut, dengan tegas Neta menjelaskan bahwa intervensi itu adalah para penyidik yang tengah menangani kasus itu ditekan dengan masuk ke dalam materi perkara.

Tak cuma itu, kata Neta, berbagai laporan yang terkait kasus itu juga diintervensi karena gugatan yang diajukan bukan hanya pada satu perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau P21.

Penyidik tidak boleh dipanggil atau diintervensi bahkan oleh presiden sekalipun jika sedang menangani satu kasus dan hal seperti ini apalagi dilakukan oleh petinggi Polri, tentunya harus dikecam. Yang anehnya laporan yang dibuat oleh DPO yang harusnya ditangkap ketika membuat laporan oleh jenderal polisi ini dan sudah di SP3 diminta dibuka kembali.

"Apa yang dilakukan jenderal Propam itu sudah melampaui wewenangnya. Selama ini tugas Propam adalah memeriksa pelanggaran etika dan profesi yang dilakukan anggota Polri dan bukan memeriksa materi perkara. Sebab pemeriksaan atau pengusutan dugaan adanya kesalahan prosedur dalam menangani sebuah perkara yang dilakukan aparatur Polri adalah menjadi tugas Biro Pengawasan Penyidik (Rowasidik) Bareskrim," paparnya lagi.