Anggota DPR persoalkan pemeriksaan Wapres Boediono tidak di KPK

Merdeka.com - Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PPP, Ahmad Yani mempersoalkan kinerja KPK karena memeriksa mantan Gubernur BI yang saat ini menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Boediono di kantor Istana Wapres, Sabtu (23/11) lalu. Yani meminta KPK menjelaskan ke publik.

"Dari pemeriksaan kemarin, KPK harus jelaskan kepada publik apa maksud memeriksa Boediono di Istana Wapres dan bukan di Kantor KPK," kata Yani di Gedung DPR, Senin (25/11).

Yani menilai pemeriksaan Boediono yang dilakukan KPK di tempat dinas membuktikan KPK masih tebang pilih dalam menghadapi kasus yang sudah merugikan negara trilliunan ini. "KPK tebang pilih untuk periksa Boediono, yang jelas bahwa kasus perampokan uang negara sudah terang benderang dan tidak bisa ditutupi mengenai keterlibatan dewan Gubernur BI," kata Yani.

Politisi PPP itu menyayangkan, Boediono sebagai orang kedua di Indonesia seharusnya pemeriksaan kasus korupsi harus di gedung KPK. "Mau dimanapun. Boediono dipanggil di angket aja mau kenapa di gedung KPK," tandas Yani.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, Boediono harusnya datang ke KPK saat diperiksa.

"Tidak ilegal melakukan pemeriksaan di istana. Ada yang dipanggil seharusnya datang ke KPK," ujar Sarifuddin di Gedung DPR RI.

Sarifuddin, menjelaskan hal tersebut dilihat sebagai permasalahan teknis yang seharusnya sebagai wakil presiden harus menaati prosedur hukum yang ada. "Saya kira tidak lah terlalu sulit memanggil Boediono, ini kan persoalannya masalah protokoler aja," kata Sarifuddin.

Sebelumnya, Boediono mengungkapkan pemeriksaan pada Sabtu kemarin juga merupakan usulan dia. Boediono beralasan agar tidak mengganggu aktivitas lingkungan dengan protokolernya.

Laporan: Sukma Alam