Anggota DPR Minta Kejagung Telusuri Pengambil Kebijakan Terkait Jiwasraya

Merdeka.com - Anggota DPR RI Aboebakar Alhabsy menilai kasus Jiwasraya merupakan pekerjaan berat untuk Kejaksaan Agung. Menurutnya, dalam penanganan kasus korupsi biasanya dilakukan dua pola, yaitu "follow the money" dan "tracking the decision maker".

"Merunut siapa saja yang menjadi decision maker atau pengambil kebijakan adalah untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus Jiwasraya? Ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini? Siapa saja mereka?," kata Aboe melalui siaran persnya, Selasa (21/1).

Dia meminta Kejaksaan Agung menelusuri pihak-pihak yang menerima aliran dana korupsi yang disebut merugikan negara hingga Rp13,7 triliun.

"Ke kantong-kantong siapa saja dana Jiwasraya ini berlabuh. Apakah hal ini sudah dilakukan? Ke mana saja aliran dana Jiwasraya?", Habib Aboe bertanya.

Ratusan Warga Korsel Jadi Nasabah

Hal lain yang paling penting untuk kejaksaan, kata Aboe, bukan sekedar mempidanakan orang, namun membongkar modus kasus ini sampai ke akarnya agar menjadi pembelajaran untuk bangsa.

"Lebih penting lagi, Kejaksaan Agung harus mampu menyelamatkan keuangan negara. Karenanya, aset aset para tersangka ini perlu disita", tegasnya.

Dia berujar, kasus Jiwasraya ini menyangkut nama bangsa dan negara. Sebab, nasabah Jiwasraya sesungguhnya tidak hanya WNI saja. Ada ratusan warga Korea Selatan yang ikut menjadi nasabah dan mengalami kerugian sampai Rp572 miliar.

"Nasabah Jiwasraya bukan cuman WNI, namun 437 warga negara Korsel yang diduga mengalami kerugian hingga Rp572 miliar atau lebih dari setengah triliun. Karenanya, ini menyangkut kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi dan keuangan di Indonesia," mantan Ketua MKD ini.

Politikus PKS ini mendorong penegak hukum berani membekukan dan menyita pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.

"Siapapun yang menerima aliran dana dari Jiwasraya langsung bekukan asetnya, siapa saja para pengambil kebijakan yang terkait kasus ini, juga langsung bekukan asetnya, atau langsung lakukan penyitaan. Dengan demikian kita harapkan uang negara akan segera banyak diselamatkan," tandas dia.

Kejagung Harus Follow The Money

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman meminta Jaksa Agung menjelaskan detil kronologi terjadinya skandal Jiwsaraya ini. Menurut dia, kasus ini masuk ke dalam kejahatan luar biasa.

"Jangan hanya soal hukum, bagi kami kasus Jiwasraya bukan kejahatan biasa, ini kejahatan luar biasa, halus mainannya. Maksud dan tujuannya tidak begitu jelas, tapi kurang lebih bisa dibaca menjelang pemilihan umum," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Oleh sebab itu, Benny ingin Jaksa Agung memaparkan kronologi kasus tersebut dengan terang benderang. Termasuk menelusuri rekam jejak bos PT Hanson, Benny Tjokro yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Ada Hanson, ada satu lagi. Kalau saya enggak salah ada dua perusahaan yang sama-sama tadi ada nama Benny Tjokro, ada juga nama Teddy kan gitu pak. Kok Benny disebut, kok Teddy enggak disebut? Lah ada apa ini?"

"Ini yang menimbulkan tanda tanya di mata publik, ada apa ini? Jangan-jangan ada skenario untuk melokalisir terhadap kasus ini, kan gitu ya," tambah Benny lagi.

Benny mendesak Jaksa Agung juga memanggil menteri BUMN, Menteri Keuangan dan bos OJK untuk mengungkap kasus ini secara keseluruhan. Dia yakin, pihak-pihak tersebut ikut bertanggung jawab.

"Jadi bukan hanya follow the money, tetapi follow the people, follow the man. Kan gitu dia. Money man juga. Nah, kalau follow the man tadi, ada namanya siapa tadi. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mantan direktur keuangan, Harry Prasetyo," jelas Benny.