Merdeka.com - Komisi III DPR meminta calon pimpinan KPK membuat kontrak politik berupa surat pernyataan tertulis bermeterai berisi komitmen usai fit and proper test. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengklaim permintaan kontrak politik tersebut juga diajukan kepada capim KPK periode lalu.

"Sebelum-sebelumnya, penandatanganan kalau kita buka arsip-arsip fit and proper test tahun lalu, tiap calon selesai melakukan uji kelayakan dia tandatangan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Dia menyebut surat pernyataan tersebut akan menjadi pegangan Komisi III DPR, selaku mitra dari KPK. Sehingga, Komisi III bisa menanyakan komitmen yang pernah para capim buat jika KPK melenceng dari koridor.

"Itu kan sebagai pegangan kami saja ketika nanti, KPK kan akan jadi mitra kerja komisi hukum. Jadi, dalam rapat bisa menanyakan, menekankan," tegasnya.

Selain itu, menurutnya, kontrak politik itu bertujuan agar capim KPK terpilih tetap patuh terhadap UU dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

"Tanda tangan itu menekankan supaya taat dan patuh pada UUD dan perundangan. Agar tetap menjaga integritas dan mempunyai komitmen tinggi pemberantasan korupsi. Itu saja kok," katanya.

Lagipula, lanjut Masinton, tidak ada poin khusus dalam surat pernyataan yang para capim KPK teken. Surat pernyataan itu bersifat umum merujuk pada komitmen menjalankan UU KPK.

"Enggak, enggak perlu spesifik. Karena mereka kan pelaksana UU wajib nanti UU hasil revisi ditetapkan, diberlakukan oleh pemerintah, ya wajib. Kalau enggak wajib kan ada konsekuensinya," jelasnya.

Reporter Magang: Ahdania Kirana