Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR: Jangan cuma UN tingkat SD yang dihapus

Anggota DPR: Jangan cuma UN tingkat SD yang dihapus anak sd. ©depok.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati merasa bersyukur dengan keputusan pemerintah yang menghapus Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar atau sederajat.

"Syukur Alhamdulillah, sudah lama saya meminta pemerintah untuk menghapusnya karena bertentangan dengan UUD pasal 31 ayat 2," jelas Reni dalam pesan singkat, Kamis (16/5).

Politikus asal PPP ini berpendapat, apabila pelaksanaan UN masih karut marut seperti banyaknya persoalan yang berkaitan dengan distribusi naskah ujian, dia meminta agar tidak hanya tingkat SD yang dihapuskan, melainkan juga tingkat SMP dan SMA.

"Kalau pelaksanaannya seperti sekarang perlu dihapus, tapi karena amanat undang-undang, UN SMP dan SMA tetap ada tapi hanya menjadi penentu kelulusan," imbuhnya.

Reni mengaku, sampai saat ini Komisi X dan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih dalam tahap pembahasan, apakah perlu UN tingkat SMP dan SMA perlu dihapus atau tidak.

"SMP dan SMA sedang kita bahas," tandasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya

Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
UNHCR Singkatan dari United Nations High Commissioner of Refugees, Ketahui Tugasnya

UNHCR Singkatan dari United Nations High Commissioner of Refugees, Ketahui Tugasnya

UNHCR memiliki tanggung jawab dalam perlindungan pengungsi di dunia.

Baca Selengkapnya
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya