Anggota DPR: BNP2TKI justru jadi sumber masalah TKI

Merdeka.com - Munculnya berbagai masalah dialami para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, mendapat kecaman dari beberapa pihak. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dituding sebagai sumber permasalahan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima bahkan menuntut agar BNP2TKI dibubarkan.

"BNP2TKI justru menjadi sumber masalah. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah faktual yang dialami para TKI. Antar lembaga justru saling melempar tanggung jawab," ujar Bima kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/3).

Menurut Bima, negara mempunyai kewajiban melindungi warganya termasuk TKI yang terkena masalah di luar negeri.

"Dalam kasus Satinah, negara harus membayarkan diyat karena negara harus bertanggung jawab terhadap warganya di manapun," katanya.

Namun demikian, sebelum melakukan pembelaan, pemerintah harus melihat bentuk kesalahan Satinah. Jika kasus narkoba, lanjut Bima, pemerintah tidak perlu membela.

"Satinah memang melanggar hukum, tetapi negara harus melihat dari sisi kemanusiaannya. Karena ada latar belakang yang menjadi alasan melakukan hal tersebut," ujarnya.

Aria juga mengimbau agar pemerintah tak mencabut moratorium dengan Arab Saudi sebelum ada perjanjian di antara dua negara. Menurut Aria, DPR akan memanggil eksekutif untuk meminta penjelasan. Moratorium dengan Arab Saudi diberlakukan karena latar belakang yang menyinggung harga diri bangsa Indonesia.

Persepsi Arab Saudi terhadap TKI yang menganggap mereka sebagai budak karena sudah dibeli. Apalagi masalah diperburuk karena belum ada perjanjian bilateral terkait penempatan TKI di Arab Saudi.