Merdeka.com - Staf Khusus Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Arif Budimanta mengklaim bila pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah atau desa. Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari porsi anggaran dalam RAPBN 2016 yang telah disusun oleh pemerintah.

"Politik anggaran kita sejak tahun ini mengarah ke desa-desa, anggaran desa 2 kali lipat, awalnya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Kemudian RAPBN 2016 pertama kali dalam sejarah, itu anggaran transfer ke daerah lebih besar dari kementerian yang ada di pemerintah pusat," Arif dalam sebuah diskusi Senator Kita bertajuk '70 Tahun Merdeka Kesenjangan Makin Lebar' yang digelar kerjasama merdeka.com, RRI, PRO3, IJTI, Ikatan Jurnalis Online (IJO) dan DPD RI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (16/8).

Arif menegaskan, porsi besar akan anggaran terhadap desa-desa ini menunjukkan komitmen pemerintah di dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sedang fokus melakukan pembangunan baik itu infrastruktur dan fasilitas publik berawal dari desa-desa dan wilayah perbatasan.

Selain itu, Arif menjelaskan, pemerintah juga komit meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab, sektor pendidikan menjadi hal penting dalam upaya pemerataan pembangunan karena berkaitan dengan SDM.

"Maka dalam RAPBN 2016, wajib belajar 12 tahun harus dimulai. Tahun depan, bagi mereka yang tak mampu sebanyak 6 juta rumah tangga sasaran diberikan bantuan tunai besaran, untuk sekolah. Mereka miskin tidak mau sekolah karena diajak orang tuanya bekerja," jelasnya.