Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kebingungan mencari tambahan anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang naik 6 persen di 2015.

Apalagi kucuran dana alokasi umum (DAU) yang digunakan untuk membayar gaji PNS yang diterima hanya Rp 713 miliar. Jumlah tersebut hanya mengalami kenaikan senilai Rp 3 miliar, tak sebanding dengan kenaikan gaji PNS.

Mengantisipasi hal tersebut Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) berencana menerapkan rasionalisasi atau memangkas sejumlah belanja kegiatan pada tahun anggaran 2015 mendatang. Pihaknya juga akan melakukan lobi dengan kementerian terkait, guna mencarikan solusi terbaik.

"Kami akan melayangkan surat ke Kementerian Keuangan agar meninjau kembali kucuran DAU yang diterima Kota Solo. Mestinya DAU yang dikucurkan juga mempertimbangkan jumlah penduduk Solo saat siang hari yang mencapai 3 juta atau naik 5 kali lipat dibandingkan malam hari," ujar Rudy, Senin (6/10).

Menurut Rudy kenaikan gaji 6 persen, sedangkan DAU hanya naik Rp 3 miliar atau nol sekian persen, itu jelas tidak akan cukup untuk membayar gaji PNS.

"Pemkot harus tombok banyak, belum nanti ditambah 300 honorer yang kini sedang tunggu SK [Surat Keputusan] pengangkatan menjadi PNS," tandasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Rudy, diperparah dengan adanya rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan tersebut, pasti akan mempengaruhi belanja kegiatan APBD Kota. Padahal APBD sudah terbebani untuk membayar kekurangan gaji PNS. Rudy menegaskan, persoalan ini menjadi penting untuk segera diselesaikan. Pihaknya tidak ingin minimnya DAU akan berpengaruh terhadap tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan fisik yang murni dibiayai APBD. Seperti pembangunan kantor kelurahan dan kecamatan serta pembangunan pasar tradisional.

"Kami akan lakukan rasionalisasi APBD. Kalau yang belum mendesak ya dipinggirkan dulu," ucapnya.

Selain persoalan DAU, Pemkot Solo, kata Rudy, juga dihadapkan dengan anjloknya penerimaan DAK di 2015 mendatang hingga Rp 40 miliar lebih. Saat ini Pemkot hanya menerima DAK dari Pemerintah Pusat senilai Rp 3,7 miliar, padahal tahun ini menerima kucuran DAK hingga Rp 44 miliar.

"Kami tengah menyiapkan berbagai langkah agar pelaksanaan kegiatan fisik Pemkot tetap bisa diupayakan berjalan sesuai rencana," pungkasnya.