Anas diperiksa, pengurus Demokrat datangi KPK
Merdeka.com - Sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat hari ini mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/6). Mereka akan memberikan dukungan kepada Ketua Umum Anas Urbaningrum yang akan diperiksa KPK hari ini terkait dengan penyelidikan proyek Hambalang.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati dan pengacara Farhat Abbas sudah lebih dulu tiba di Gedung KPK pada pukul 9.14 WIB.
"Kami ke sini dalam rangka memberikan support kepada Mas Anas yang mana beliau akan menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di KPK," kata Andi.
Perempuan yang mengenakan jilbab merah jambu ini berharap Anas bisa menyampaikan apa adanya ke KPK. "Tentu kami merasa bangga dengan kehadiran Mas Anas," ujar dia.
Dia mengatakan, sejumlah pengurus DPP partai penguasa ini juga akan menyusul ke Gedung KPK.
Proyek Hambalang menggunakan dana APBN dengan total Rp 1,52 triliun secara multiyears. Dugaan korupsi proyek ini muncul setelah bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding adanya permainan anggaran.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, parpol masih melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaKorban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya
Baca Selengkapnya"Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK," kata Anies.
Baca Selengkapnya