Merdeka.com - Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Syarifah Sofia Dwikorawati, mengaku tidak menerima uang sepeserpun guna mempercepat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Site Plan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perempuan berjilbab itu mengaku cuma mengutip biaya (retribusi) pengurusan IMB sebesar Rp 89 juta.

Hal itu diungkap Sofia saat bersaksi dalam sidang Deddy Kusdinar hari ini. Kepada Majelis Hakim dipimpin Amin Sutikno, Sofia mengatakan semua tahap pengurusan perizinan proyek Hambalang sudah dilalui sesuai aturan. Dia juga menjamin dirinya dan anak buahnya tidak sepeserpun menerima sogokan dalam mengurus IMB dan Site Plan itu.

"Tidak ada pak. Tidak ada. Kita hanya menekankan untuk retribusi saja," kaya Sofia saat bersaksi dalam sidang Deddy Kusdinar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (29/11).

Sofia mengatakan IMB dan Site Plan proyek Hambalang terbit pada 30 Desember 2009. Tetapi, dia tidak tahu kontrak kerja proyek Hambalang diteken 21 hari sebelumnya.

"Saat mengeluarkan itu (IMB dan Site Plan) belum ada pembangunan, masih tanah kosong. Menurut Peraturan Daerah, seharusnya IMB dulu keluar baru pembangunan," ujar Sofia.

Sofia mengatakan, awalnya Pemerintah Kabupaten Bogor tidak berminat mengutip retribusi dalam pengurusan IMB proyek Hambalang. Tetapi, lanjut dia, karena bangunan itu milik pemerintah dan dalam rancangan penggunaannya di kemudian hari bisa digunakan untuk kepentingan komersil, maka Pemerintah Kabupaten Bogor meminta adanya retribusi setengah harga.

"Waktu itu kita melihat ke depan bisa dipakai untuk dikomersilkan. Sehingga kita masukkan bangunan kategori sosial non komersial, dan tidak dikenakan retribusi penuh seperti bangunan komersial. Tetapi kita kenakan hanya 17 persen dari penghitungan keseluruhan IMB. Itu besarnya sekitar Rp 89 juta," lanjut Sofia.