Amnesti Internasional Sebut Pelemahan KPK Kali Ini Sulit Dibendung
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menyebut, upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini sulit dibendung. Karena KPK melawan aktor-aktor besar yang berusaha melemahkan KPK.
Usman mengungkit kembali pertarungan cicak dan buaya yang menjadi polemik beberapa tahun lalu. Dia berkata, kali ini KPK, yang dikonotasikan lemah sebagai cicak, melawan kumpulan buaya.
Usman menjelaskan, cicak vs buaya sebelumnya dapat dimenangkan oleh koalisi masyarakat dan KPK. Sebab, KPK mendapatkan dukungan kuat untuk melawan satu institusi yang berupaya melemahkan komisi antirasuah.
Namun, saat ini posisinya berbeda, KPK dilemahkan dari berbagai pihak. Yaitu dari kepolisian, partai politik, dan oknum di pemerintahan.
"Sekarang kenapa sulit dibendung karena antara mereka yang ada di kepolisian, yang ada di Parpol yang merasa terancam dengan adanya KPK, dan yang ada di dalam pemerintahan yang merasa terancam dengan KPK," ujar Usman dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).
Upaya pelemahan tersebut adalah dengan teror kepada penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras. Kasus penyerangan tersebut tidak kunjung dipecahkan kepolisian selama dua tahun lebih. Malah ada dugaan keterlibatan kepolisian.
Kedua, pelemahan KPK melalui revisi UU oleh DPR. UU KPK itu baru saja berlaku dua hari lalu. Beberapa pasal dianggap melemahkan misalnya KPK harus izin penyadapan dan keberadaan dan fungsi dewan pengawas KPK.
Usman menyebut, ada oknum pemerintahan yang khawatir dengan KPK. Pihak kepolisian bahkan jenderal yang merasa terancam dengan KPK. Sampai pimpinan partai politik yang khawatir dengan keberadaan KPK. Usman menyebut tiga aktor tersebut berkolaborasi dengan analogi kumpulan buaya untuk melemahkan KPK.
"Bahkan seperti cicak buaya tetapi kali ini buayanya tidak sendiri tetapi kumpulan buaya melawan cicak yang sama," ujar Usman.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaAktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca Selengkapnya