Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak opini dugaan penamparan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Menurut dia, ada persoalan lain di lapas yang perlu mendapat respons dari masyarakat.

"Saya lihat telah membelok, seakan membelok dari upaya menjelaskan persoalan. Pelaku narkoba mendapatkan angin," kata Amir di Istana Negara Jakarta, Kamis (5/4).

Amir juga menjelaskan alasan mengapa membekukan sementara MoU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dia hanya ingin meredam reaksi pascamunculnya dugaan penamparan yang dilakukan oleh wakilnya.

"Saya ingin meredakan reaksi dari seluruh divisi pemasyarakatan seluruh Indonesia yang berada di kantor saya. Langkah cepat di malam hari kemarin. Saya bertemu dengan Gories Mere (Kepala BNN) untuk rumuskan SOP yang jelas. Nantinya akan saya umumkan setelah Rabu ini," jelas Amir.

"MoU tidak dibatalkan, hanya dibekukan hitungan hari dan akan dirumuskan sejak hari ini. Kalau muncul tidak ada SOP, akan ada penafsiran tidak baik," imbuhnya.

Amir juga membantah kalau dia tidak membela Denny saat isu penamparan mencuat. Justru sebagai menteri, ia membela wakilnya tersebut.

"Denny adalah Wamen yang sangat saya butuhkan. Banyak tugas penting dia tangani. Kalau ada kesan saya tidak membela beliau itu tidak benar," tegas Amir.

Tapi khusus persoalan di Lapas Pekanbaru, Riau, Amir harus mengambil langkah khusus untuk meredam reaksi publik. "Dia sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf, karena tindakan yang diambil ajudan beliau," terang Amir.