Merdeka.com - Alih kelola Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat oleh pemerintah pusat tak kunjung usai. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Cagar Budaya hingga saat ini masih menemui jalan buntu. Kondisi menghambat proses penyerahan surat kuasa pengelolaan keraton dari Raja Paku Buwono XIII ke pemerintah.

Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menuding anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Subagyo HS tak konsisten dan transparan dalam mengawal penanganan alih kelola keraton. Rudy, sapaan akrab wali kota, mempertanyakan konsistensi Watimpres terhadap kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam rapat sebelumnya.

Rapat koordinasi lanjutan pembentukan UPT yang dilakukan di keraton, Senin (2/10) lalu dinilai Pemkot Solo melenceng dari kesepakatan sebelumnya. Agenda awal pertemuan yang sebenarnya pembentukan UPT, namun hanya menghasilkan tim asistensi dari pihak keraton. Padahal dalam rapat sebelumnya di Kantor Wantimpres, 13 September lalu, diputuskan bahwa pertemuan tanggal 2 Oktober adalah pertemuan final, berupa penandatanganan kuasa pengelolaan keraton dari Raja PB XIII Hangabehi.

"Rapat tanggal 2 kemarin nyatanya cuma memutuskan pembentukan tim asistensi. Pertemuan tersebut seharusnya juga melibatkan perwakilan Pemprov Jateng dan Pemkot Solo seperti rapat sebelumnya. Faktanya, forum itu hanya dihadiri Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), perwakilan kementerian terkait serta kerabat keraton. Kami tidak diundang, makanya tidak hadir, " ujar Rudy, Rabu (4/10).

"Saya kira Pak Bagyo (Subagyo HS) tidak konsisten. Kalau mau membenahi keraton ya harus konsisten dan transparan," tandas Rudy.

Sementara itu adik PB XIII GKR Wandansari Koes Moertiyah juga mempertanyakan absennya Pemkot dalam rapat lanjutan di keraton tersebut. "Wali Kota selaku pemangku wilayah seharusnya juga dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Tapi mengapa tidak diundang, ada apa," katanya.

Sebelumnya, kerabat keraton membentuk sebuah tim asistensi pendukung pengalihan wewenang pengelolaan keraton pemerintah pusat. Menurut rencana tim itu akan dikukuhkan pada 8 Oktober mendatang. Sedangkan pembahasan alih kelola akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan pada 20 Oktober.

"Pemkot memang tidak kita undang karena agenda pertemuan adalah pembentukan tim asistensi dari keraton. Jadi agendanya memang tidak ada hubungannya dengan Pemkot," jelas Subagyo.