Alfridel Jinu anggap putusan MK minus terobosan hukum

Merdeka.com - Bakal calon Bupati Pasangan Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisy, mengaku kecewa dengan keputusan Majelis Hakim MK yang menolak permohonannya dalam sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Selain itu Alfridel juga mengomentari penolakan MK terhadap permohonan pasangan calon Jaya Samana dan Daldin.

Alfridel menilai, keputusan MK hari minus terobosan hukum meski pihak terkait Hambit Bintih ditangkap oleh KPK yang diduga terkait suap.

"Jadi begini, dalam keputusan perkara Jaya Samana dan Daldin saya tafsirkan ini terkait perkara pidana yang sedang di usut KPK karena belum memiliki keputusan tetap. MK tidak memiliki pendapat akan hal itu, tadi kan bilang begitu. Tetapi kalau mereka ditanya dengan tegas, korupsi itu kejahatan luar biasa, harusnya keputusan MK hari keputusan yang luar biasa. MK harus menyatakan kalau itu saya dan dia harus menganulir pasangan nomor urut 2 (Hambit Bintih)," kata Alfridel setelah persidangan di Gedung MK pada Rabu (9/10).

Selain itu, Alfridel menjelaskan, dalam keputusannya MK tidak mendukung pembasmian suap dengan tidak mengomentari status Hambit Bintih dan tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan meski belum ada keputusan dari KPK.

"Kalau MK dukung pembasmian suap dia harus anulir. Yang namanya KPK, tersangka dalam hukum ancaman di atas 5 tahun," ujar Alfridel

Alasan yang digunakan Alfridel aturan yang menyebutkan ancaman hukuman di atas lima tahun untuk pejabat negeri sipil langsung diberhentikan dari jabatannya.

"Dalam peraturan, ancaman di atas lima tahun, PNS sekalipun seketika itu juga diberhentikan, ancaman kok. Harusnya ada terobosan hukum di sini. Presiden harus turun tangan kalau gak mau negara ini amburadul," kata Alfridel beralasan.