Merdeka.com - Polda Metro Jaya diminta menertibkan keberadaan skuter listrik di jalanan ibu kota. Selain dinilai pengguna skuter listrik kerap merusak fasilitas umum, keberadaannya juga berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Terkait permintaan tersebut, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar mengatakan saat ini Polda Metro sedang berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban skuter.

"Upaya kami saat ini, kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait hari ini juga korlantas polri juga saya dapat informasi sudah melaksanakan rakor dengan Kemenhub terkait dengan kendaraan bermotor listrik," kata Fahri saat dihubungi (14/11).

Fahri menyampaikan pihak kepolisian belum bisa melakukan tindakan untuk menertibkan skuter listrik bila belum ada aturan hukum yang berlaku.

"Aturan itu bisa ditertibkan kalau ada aturan yang jelas, makannya kami saat ini lagi koordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa mengeluarkan aturan-aturan tersebut, sehingga nanti polri bisa menertibkan," sambung Fahri.

Namun, lanjutnya, meski belum adanya aturan yang mengatur penggunaan skuter listrik, polisi tetap melakukan tindakan preventif kepada para pengemudi skuter.

"Tapi bukan berarti saat ini polisi tidak melakukan tindakan, ada tindakan polisi adalah tindakan preventif mengimbau sifatnya edukasi, mengimbau tapi tindakannya tegas," tegas Fahri

Fahri menyampaikan bahwa pihak kepolisian juga sudah diminta oleh Ditlantas untuk mengimbau pengendara skuter listrik untuk tidak digunakan di jalan raya.

Nantinya bila sudah ada aturan tegas yang mengatur polisi akan lebih mudah menertibkan pengendara skuter listrik. Beberapa aturan yang disampaikan Fahri untuk penertiban skuter salah satunya yaitu penegasan masalah jalur.

"klasifikasi jalan mana yang bisa dilintasi dan mana yang tidak bisa dilintasi ini juga belum diatur," sambungnya

Selain itu juga status kendaraan bermotor dari skuter listrik ini, dan juga masalah keamanan dari penyedia skuter listrik dan keamanan para pengemudi.

"Kita lihat ini belum diatur secara spesifik dan mendasar karena kendaraan otopet listrik ini belum ditegaskan status sebagai apa misalkan kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor listrik atau bukan kendaraan bermotor,"

"Bagaimana dengan sistem keamanan dari penyedia kendaraan ini atau sistem keamanan dari si pengendara ini juga harus diatur," katanya.